Penyerapan Anggaran APBD 2019 Lemah, Fahri Kritisi Kinerja OPD

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 21 Juni 2019 - 12:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

zulnas.com, Batubara —Hingga minggu ke tiga bulan Juni 2019, penyerapan anggaran yang dikelola oleh satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintahan Kabupaten Batubara masih rendah.

Bahkan di triwulan kedua ini, capaian penyerapan anggaran APBD Tahun 2019 masih baru pada tingkat 27 persen dari salah satu dinas setempat.

Lambatnya capaian penyerapan anggaran tahun ini menjadi perhatian serius oleh sejumlah kalangan, termasuk dari pihak legislator setempat. Sebab, lambatnya penyerapan anggaran ini akan berimplikasi pada tersendatnya sektor pembangunan pada kepemimpinan Bupati Zahir-Oky.

Anggota DPRD Batubara dari Fraksi Golkar Fahri Iswahyudi mengaku sangat prihatin melihat rendahnya serapan anggaran yang dilaksanakan para OPD Batubara. Lemahnya penyerapan anggaran itu menurut dia karena tidak profesionalnya kinerja para OPD dalam mengelola dan menggunakan anggaran ketika pembahasan anggaran.

Baca Juga :  Ribuan Masyarakat Hadiri Peletakan Batu Pertama Pembangunan Kantor Bupati Batubara

“Ketika pembahasan R-APBD, semua OPD mengajukan anggaran untuk ditambah, dan setelah diberikan anggaran malah tidak mampu melaksanakannya, inilah kondisinya, bahwa para OPD Batubara bekerja tidak profesional”, Tegas Fahri Iswahyudi yang juga ketua DPD AMPI Batubara itu di Lima Puluh , Jum’at (21/06/2019).

Fahri mencermati, kelemahan capaian penyerapan anggaran menurutnya akan berdampak pada pembahasan P-APBD kedepan, tak hanya itu, bahkan akibat ketidak mampuan kinerja OPD maka akan terancam lambatnya pengesahan P APBD tahun ini.

“Kami tidak mau lagi disalahkan Kalau nanti lambatnya pengesahan P APBD Batubara Tahun anggaran 2019 ini”, Tegas Fahri.

*Semua OPD Layak Dicopot

Baca Juga :  R APBD Batubata Tahun Anggaran 2019 1,2 Triliun

Pada kesempatan yang sama, mantan Ketua DPD partai Golkar Batubara itu juga menyebutkan bahwa semua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah saat ini perlu menjadi pertimbangan untuk melanjutkan sebagai kepala OPD di Batubara, sebab, dari sekian banyak kepada dinas yang menjabat sebagai eselon II itu masih banyak lagi tidak memahami tugas pokok dan fungsi.

“Kita sarankan kepada Bupati Batubara Zahir-Oky untuk mencopot semua kepala dinas yang hari ini menjabat sebagai eselon II di pemkab Batubara”, tegasnya.

Ia menjelaskan, untuk saat ini, rata-rata capaian penyerapan anggaran tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Batubara masih berkisar 31 persen, dengan angka yang kecil itu dikhawatirkan akan menurunnnya perhatian dari pemerintah pusat terkait anggaran. ****Zn

Follow WhatsApp Channel zulnas.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pansus Plasma DPRD Batubara Temui Kementan dan ATR/BPN bersama 3 Lembaga Pendamping
Daftar Nama-Nama Pemilik HGU Kebun di Batubara, Pansus Plasma DPRD Inventarisasi 13 Perusahaan
Pansus Plasma DPRD Batubara Mulai Bongkar Data 13 Perusahaan HGU, Siapkan Rekomendasi Tegas Soal Hak Kebun Masyarakat
Sidang Tipikor DAK Jalan Batubara, Usron Divonis 3 Tahun Penjara
Dugaan Konflik Kepentingan Wartawan yang Merangkap ASN dan PPPK, Kominfo Perlu Evaluasi Menyeluruh
TKD Masuk Kas Daerah, Ini kata Wabup Syafrizal saat terima Kunker Mendagri
Enam Belas Bulan Mengabdi di Batubara, AKBP Doly Nelson: Saya Mendapat Banyak Berkat di Daerah Ini
Bupati Baharuddin Nikmati Indomie Campur Udang Vaname Usai Panen Raya

Berita Terkait

Sabtu, 18 Juli 2026 - 08:14 WIB

Daftar Nama-Nama Pemilik HGU Kebun di Batubara, Pansus Plasma DPRD Inventarisasi 13 Perusahaan

Sabtu, 18 Juli 2026 - 07:59 WIB

Pansus Plasma DPRD Batubara Mulai Bongkar Data 13 Perusahaan HGU, Siapkan Rekomendasi Tegas Soal Hak Kebun Masyarakat

Jumat, 17 Juli 2026 - 20:55 WIB

Sidang Tipikor DAK Jalan Batubara, Usron Divonis 3 Tahun Penjara

Jumat, 17 Juli 2026 - 18:01 WIB

Dugaan Konflik Kepentingan Wartawan yang Merangkap ASN dan PPPK, Kominfo Perlu Evaluasi Menyeluruh

Rabu, 15 Juli 2026 - 20:08 WIB

TKD Masuk Kas Daerah, Ini kata Wabup Syafrizal saat terima Kunker Mendagri

Berita Terbaru