Zulnas.com, Batubara — Isu kesehatan dan akses layanan publik sering kali menjadi sorotan utama dalam kampanye politik. Hal ini tidak terkecuali pada Pilkada Kabupaten Batubara 2024, di mana Paslon nomor urut 3, Zahir-Aslam, mencuri perhatian dengan janji terkait kemudahan akses layanan kesehatan.
Di tengah masa kampanye, Zahir membuat klaim yang cukup menggemparkan: masyarakat Batubara dapat berobat hanya dengan KTP tanpa perlu kartu BPJS, sebuah sistem yang pernah ia terapkan sebelum masa jabatannya berakhir pada akhir 2023.
Namun, janji tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Batubara, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara, dr. Deni. Dalam klarifikasinya, dr. Deni menguraikan bagaimana program Universal Health Coverage (UHC) sebenarnya bekerja, termasuk tantangan anggaran dan regulasi yang ada.
Janji Zahir: Akses Layanan Kesehatan Hanya dengan KTP
Dalam sebuah video kampanye, Zahir mengungkapkan bahwa selama masa jabatannya, ia telah menyepakati dengan BPJS agar warga Batubara bisa berobat hanya menggunakan KTP, tanpa perlu menunjukkan kartu BPJS.
Program tersebut, menurutnya, diberlakukan mulai Januari hingga Maret 2024. Namun, Zahir mengklaim bahwa program ini kemudian dihentikan oleh Pejabat Bupati (Pj) yang lama, dengan alasan anggaran dialihkan.
Zahir menyatakan bahwa jika ia kembali terpilih, ia berkomitmen untuk melanjutkan program tersebut. Ia menambahkan bahwa masyarakat bisa kembali mendapatkan kemudahan berobat hanya dengan KTP mulai 2025, asalkan pasangan nomor 3 dipilih.
Kadis Kesehatan dr. Deni: Program UHC dan Tantangan Implementasinya
Terkait klaim Zahir, dr. Deni memberikan penjelasan yang lebih mendetail tentang bagaimana program kesehatan di Batubara sebenarnya berjalan.
Menurutnya, Kabupaten Batubara telah menerapkan UHC pada tahun 2023. UHC ini memungkinkan masyarakat yang kepesertaan BPJS-nya tidak aktif dapat diaktifkan kembali hanya dengan menunjukkan KTP, dalam waktu 1×24 jam. Ini dikenal dengan istilah Non Cut Off.
Namun, untuk tetap menjalankan sistem Non Cut Off, ada syarat yang harus dipenuhi: setidaknya 75% dari total penduduk yang terdaftar sebagai peserta BPJS harus aktif.
Pada awal Tahun 2024, program ini memang berjalan karena kepesertaan aktif BPJS di Batubara mencapai lebih dari 95%. Namun, pada Maret 2024, persentase peserta aktif masih dibawah 75%, sehingga menyebabkan program Non Cut Off tidak lagi berlaku. Akibatnya, Batubara harus kembali menggunakan sistem Cut Off, di mana waktu pengaktifan BPJS bisa memakan waktu hingga 14 hari.
Apakah Program Dihentikan oleh Pj Bupati?
Salah satu pernyataan Zahir yang paling kontroversial adalah bahwa program tersebut dihentikan oleh Pj Bupati. Namun, dr. Deni menegaskan bahwa ini tidak benar. Menurutnya, penghentian program Non Cut Off tidak ada hubungannya dengan kebijakan Pj Bupati lama, melainkan lebih kepada tidak terpenuhinya syarat 75% peserta aktif BPJS.
Deni juga menambahkan bahwa tidak ada anggaran yang dialihkan. “Anggaran untuk Dinas Kesehatan saja kurang, bagaimana mau menggeser anggaran?” katanya. Untuk mencapai target kepesertaan BPJS aktif sebesar 75%, Batubara membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp12 miliar, yang hingga kini belum tersedia.
Tantangan Anggaran dan Regulasi
Tantangan terbesar dalam implementasi program kesehatan di Batubara ternyata bukan hanya soal regulasi, tetapi juga anggaran. Menurut dr. Deni, anggaran kesehatan yang sudah ditetapkan dalam APBD tidak bisa sembarangan diubah.
Perubahan anggaran hanya bisa dilakukan sekali setahun, yakni saat Perubahan APBD (P-APBD) di bulan September. Jadi, meskipun ada kebutuhan mendesak, pergeseran anggaran hanya bisa dilakukan pada waktu yang sangat terbatas.
Selain itu, anggaran Dinas Kesehatan Batubara sendiri masih jauh dari mencukupi. Dengan kebutuhan anggaran tambahan yang besar untuk mengaktifkan lebih banyak peserta BPJS, dr. Deni menegaskan bahwa sulit bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana yang diperlukan tanpa dukungan dari APBN atau sumber lainnya.
BPJS dan Sumberdananya
Lebih lanjut, pejabata yang sudah menjabat 10 tahun di Dinas Kesehatan itu mengatakan setiap jenis BPJS ini memiliki mekanisme dan sumber pendanaan yang berbeda, dengan BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang ditanggung oleh pemerintah pusat maupun daerah, serta BPJS Mandiri yang dibayar oleh peserta sendiri.
Namun, salah satu masalah yang dihadapi adalah peserta BPJS yang cut off atau tidak aktif harus melunasi tunggakan sebelum bisa mendapatkan layanan kesehatan. Dengan sistem cut off yang sekarang berlaku, proses pengaktifan kepesertaan bisa memakan waktu hingga satu bulan, berbeda dengan program Non Cut Off yang lebih cepat.
Antara Janji dan Realita
Janji Zahir-Aslam untuk memudahkan akses layanan kesehatan hanya dengan KTP memang terdengar menarik dan menguntungkan bagi masyarakat. Namun, penjelasan dr. Deni memperlihatkan realitas yang lebih kompleks. Program UHC memang memberikan kemudahan, tetapi ada persyaratan ketat yang harus dipenuhi dan tantangan anggaran yang signifikan.
Masyarakat Batubara kini dihadapkan pada pilihan: apakah janji Zahir-Aslam dapat menjawab tantangan ini, ataukah realita anggaran dan regulasi yang ada akan tetap menjadi penghalang bagi terwujudnya layanan kesehatan yang lebih mudah diakses?
Pada akhirnya, Pilkada adalah soal memilih pemimpin yang tidak hanya mampu memberikan janji, tetapi juga memahami dan mampu mengatasi tantangan yang ada di lapangan. Hanya waktu yang akan menjawab apakah janji Zahir-Aslam dapat terwujud atau tidak. ****Zn
