Zulnas.com, Batubara — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batubara menggelar uji publik terkait dengan rancangan Daerah Pemilihan (Dapil) untuk alokasi kursi DPRD didaerah setempat. Kegiatan tersebut digelar di Hotel Grand Malaka, Kecamatan Talawi, Rabu – Kamis (14-15/12/2022).
Plt Ketua KPU Kabupaten Batubara Mukhsin menuturkan kegiatan uji publik terkait tentang rancangan penetapan Dapil ini dilaksanakan sebagai sarana masukkan bagi pihak KPU dalam menentukan Dapil di DPRD Batubara.
Dalam kegiatan tersebut diharapkan dari masyarakat dan pihak partai politik sebagai peserta pemilu dapat memberikan gambaran secara umum tentang plus minus rancangan Dapil yang sudah disiapkan oleh pihak KPU setempat.
“Uji publik ini diharapkan dapat menjadi sarana masukkan dari masyarakat dan para tokoh-tokoh publik guna menetapkan daerah pemilihan Anggota DPRD Batubara,” kata Mukhsin saat membuka acara dialog.
Sementara itu, Anggota KPU Batubara Devisi tehnis Erwin menyebutkan perubahan daerah Pemilihan (Dapil) dimungkinkan terjadi karena penambahan jumlah pemilih dan pemekaran daerah.
Terkait rancaangan perubahan itu, KPU Batubara, kata Erwin juga sudah menyiapkan rancangan dan membuka ruang dialog ke publik terkait dengan saran masukan sebelum penetapan Dapil pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024 mendatang.
“Dialog uji publik ini merupakan langkah penting bagi KPU dalam merumuskan Dareh Pemilihan di Kabupaten Batubara,” tegas Erwin saat menyampaikan kata sambutan dalam dialog di Hotel Grand Malaka.
Erwin menjelaskan, masukkan dari masyarakat tentang Dapil sudah diakomodir pihak KPU, dan KPU juga sudah membuat rekapitulasi rancangan Dapil selain rancangan awal yang sudah diterbitkan oleh pihak KPU setempat.
“Ini sesuai rekavitulasi kami lakukan dalam uji publik rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2024. Kebanyakan menginginkan Batubara di bagi tujuh dapil. Selain itu ada juga 5 dan 6 dapil,” sebut anggota KPU Kabupaten Batubara Erwin
Rancangkan ketujuh dapil terdiri Kecamatan Limapuluh/Datuk Limapuluh/Limapuluh Pesisir (Dapil Batubara I), Talawi/ Datuk Tanah Datar (Dapil II), Tanjungtiram/Nibung Hangus (Dapil III), Sei Balai (Dapil IV), Medang Deras (Dapil V), Seisuka/Laut Tador (Dapil VI), dan Medang Deras (Dapil VII).
Menurut Erwin, penataan Dapil dan alokasi kursi legislatif dilakukan sesuai Undang-Undang No: 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU No: 6 Tahun 2022 tentang penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2024.
Kendati demikian, Erwin mengaku semua ini belum final dan masih ada tahapan lanjutan yang akan dilakukan oleh KPU pusat.
Terpisah, Ketua Umum Pengurus Besar Gemkara Drs. Khairul Muslim kepada wartawan di Medan, Jumat (16/12/2022) mengatakan, Kabupaten Batubara memiliki nilai historis yang tidak sama dengan Daerah Otonom Kabupaten/Kota lainnya.
Lahirnya Kabupaten Batubara dari hasil pemekaran dari Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara berkat perjuangan heroik masyarakat Batubara dengan menguras pemikiran, tenaga bahkan tetesan air mata, tetesan darah dan doa yang dipelopori oleh Gemkara bersama elemen masyarakat lainnya.
Saat itu, Wartawan senior Sumatera Utara itu menyebutkan semangat, militansi, tidak pernah mengenal lelah dan putus asa menabrak dan membongkar tembok kekuasaan yang otoriter penguasa saat itu (Bupati Asahan) yang anti demokrasi, tidak pro rakyat, tidak menyahuti aspirasi dan suasana kebatinan rakyat Batubara menginginkan berdirinya Kabupaten Batubara.
Dia menegaskan, Lahirnya Kabupaten Batubara sebagai Daerah Otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tidak pernah lepas dari perjuangan heroik Gemkara.
Saat lahirnya Kabupaten Batubara, ada 7 Kecamatan pertama kali masuk dalam wilayah administratif dan teritorial Kabupaten Batubara. Yakni : Kec.Medang Deras, Kec. Sei Suka, Kec.Air Putih,
Kec.Lima Puluh, Kec.Talawi, Kec.Tanjung Tiram dan Kec.Sei Balai.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 185 terdapat 7 prinsip dalam penyusunan Dapil Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
Yakni, prinsip kesetaraan nilai suara ; ketaatan sistem pemilu proporsional ; proporsionalitas, integralitas wilayah, cakupan wilayah sama ; kohesivitas ; dan kesinambungan.
Atas dasar itu, Gemkara meminta penyusunan Dapil mengedepankan dan memperhatikan aspek sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas (prinsip kohesivitas).
Pembagian 7 Dapil Kabupaten Batu Bara merupakan menifestasi kesamaan dari aspek geografis, sosiologis, demokrafis, kultural dan adat istiadat. Meskipun terdapat agama, suku, ras anta golongan namun masyarakat Batubara sudah menjadi satu kesatuan (budaya tempatan) dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebut Khairul. ***Dan
