Zulnas.com, Batubara — Temu ramah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Tanjung Balai dengan Dirjen Perikanan Tangkap Dan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) serta Forkopimda menemukan sepemahaman dan solusi.
“Temu ramah ini membuahkan komunikasi antara stake holder, pengusaha dan pemerintah yang melahirkan sepemahaman dan solusi jika ada masalah,” tukas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Muhammad Zaini menjawab wartawan seusai temu ramah di Hotel Singapore Lind City, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara, Kamis (8/9/2022).
Didampingi Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Laksamana Muda TNI. Adin Nurawaluddin, M.Han, lebih lanjut Zaini menegaskan bahwa bongkar ikan di Kota Tanjung Balai sepanjang memenuhi standart dan dapat diusulkan mengikuti persyaratan ketentuan peraturan yang berlaku.
“Kenapa tidak jika memenuhi standart. Dan jika belum, penuhi dahulu sebagaimana ketentuan peraturan yang ada,” pintanya kepada kalangan pengusaha perikanan dan nelayan serta sejumlah organisasi pekerja dan bongkar ikan yang turut hadir dalam temu ramah.
Menurutnya pelabuhan induk pangkalan bongkar ikan dapat diusulkan dan tidak serta merta diterima karena harus melalui mekanisme dan peraturan yang ada.
Termasuk nantinya menerima kapal-kapal dari luar bersandar membongkar ikan. Sebab keberadaan pelabuhan induk (pangkalan) tidak hanya dimanfaatkan oleh nelayan atau pengusaha perikanan tempatan, namun untuk umum di mana kapal-kapal penangkap ikan dari luar atau daerah lain dapat bersandar membongkar ikan di bawah pengawasan pemerintah.
Sebab di setiap pelabuhan pangkalan tetap ada petugas yang dipekerjakan.
“Tidak ada program yang tidak dapat dijalankan. Apa lagi sampai mematikan mata pencarian mayarakat, tidak ada itu. Sebab sebelum dijalankan terlebih dahulu dikaji oleh lembaga-lembaga berkempoten.Jika ada masalah dicarikan solusi oleh pemerintah,” ujarnya.
Dalam temu ramah terungkap rencana pemerintah menerapkan bongkar ikan pada pelabuhan induk ditentukan akan mengancam kelangsungan usaha perikanan tangkap dan mata pencarian masyarakat yang selama ini ketergantungan hidup dari aktivitas tangkahan bongkar ikan di Kota Tanjung Balai maupun putaran ekonomi hingga sampai pengangguran di kota yang dulunya dijuluki kota kerang tersebut. Sebab bongkar muat ikan berpindah dipelabuhan induk sebagaimana ditentukan bagi kapal nelayan penangkap ikan diatas 30 GT.
Mereka berharap pemerintah (KKP) untuk memperbolehkan mereka memanfaatkan tangkahan di Kota Tanjung Balai seperti pelabuhan induk yang ditunjuk demi kelangsungan hidup masyarakat yang selama ini ketergantungan dari aktivitas bongkar ikan.
Hal sama diungkapkan Ketua Apindo Kota Tanjung Balai Irwan rencana penerapan program tersebut menimbulkan dampak terhadap perekomian masyarakat yang selama ini ketergantungan dari aktivitas bongkar ikan di 13 titik tangkahan. Sebab kegiatan akan berpindah di pelabuhan induk ditentukan di Indonesia.
Dirinya optimis temu ramah membuahkan kesepahaman memberikan angin segar bagi kalangan dunia usaha perikanan dan nelayan maupun masyarakat di Kota Tanjung Balai untuk mengusulkan dan memenuhi syarat ditentukan dalam upaya memanfaatkan tangkahan untuk bongkar ikan dan dicarikan solusi jika masalah. Dan bila perlu menjadikannya sebagai pelabuhan induk.
“Di sini pak dirjen memberikan peluang untuk memenuhi segala persyaratan baik disisi administrasi mengusulkan dan jika ada masalah dicarikan solusi,” ujarnya dan sembari mengatakan mendukung penerapan rencana program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) di seluruh wilayah pengelolaan perikanan (WPP-NKRI).
Temu ramah ini juga dihadiri Wali Kota Tanjung Balai, Ketua/Wakil Ketua DPRD, Forkopimda Tanjung Bali/Asahan dan Batubara serta stake holder terkait. ***Has
