Zulnas.com, Batubara — Bupati Batubara Zahir, menghadiri kegiatan sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI), kegiatan tersebut digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di Ballroom Hotel Santika Dyandra, Medan, Rabu (09/03/2022).
Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
Politisi PDI Perjuangan itu menyampaikan, bahwa untuk menurunkan angka stunting perlu beberapa hal yang harus dipersiapkan. Salah satunya adalah Pemerintah akan memberikan asupan gizi yang baik, untuk balita dari usia 0 – 1000 hari.
“Kedepannya, pemerintah akan mendata kembali kasus Stunting di Kabupaten Batubara, sehingga data akan lebih akurat. Saya harapkan Pemerintah daerah berkoordinasi kembali untuk pendataan yang lebih baik, sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan tambahan makanan sehat dan bergizi pada anak-anak yang terkena stunting,” ujar Zahir.
Dalam meningkatkan pelayanan aparatur pemerintah atas pelayanan publik, sejauh ini, Bupati Zahir selalu mengingatkan untuk melakukan pendataan yang akurat, dan terupdate. Sehingga, dapat mewujudkan peningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Bupati Zahir mengaku sangat peduli dengan penurunan angka stunting, hal ini dapat dilihat dengan giatnya seluruh unsur Pemerintah Daerah baik OPD, PKK, dan Dharma wanita yang turun ke desa-desa dalam membantu masyarakat untuk mencegah peningkatan angka stunting di Batubara.
Sementara itu, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo menyatakan, sosialisasi RAN PASTI dilakukan di Sumatera Utara, karena Provinsi Sumut merupakan salah satu dari lima Provinsi terbesar dan terbanyak penduduknya di Indonesia.
Sosialisasi RAN PASTI, katanya, bertujuan untuk lebih memperkuat koordinasi dan kesepahaman tentang mekanisme tata kerja, pemantauan, pelaporan, evaluasi dan skenario pendanaan stunting di daerah. Dalam hal ini, BKKBN ditunjuk Presiden Jokowi sebagai “pengendali” pencegahan stunting di tanah air.
“BKKBN akan menyediakan 40 juta per kabupaten untuk memonitoring stunting di daerah. Selain penurunan angka stunting, mental disorder juga perlu diperhatikan, agar tercipta SDM yang baik,” ungkap Hasto.
Untuk Tim pencegahan stunting di daerah, selaku Ketua Pelaksana adalah wakil Bupati dan Ketua Tim Pengarahnya adalah Bupati.
Turut hadir pada kegiatan tersebut, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, Wagubsu, Musa Rajekshah, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumatera Utara (Sumut), Nawal Lubis, serta Bupati dan Wali Kota Se-Provinsi Sumatra Utara. ***
