Zulnas.com. Batubara, — Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhasil meraih penghargaan sebagai Unit Kerja Pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Penghargaan ini menjadi pengakuan atas komitmen KPU dalam meningkatkan integritas, transparansi, dan efektivitas pelayanan publik. Minggu 8 Desember 2024
Predikat WBK merupakan salah satu bentuk apresiasi kepada instansi yang menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjalankan reformasi birokrasi. Dalam hal ini, KPU dinilai telah berhasil menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Selain itu, penghargaan ini juga menegaskan upaya KPU dalam memberikan layanan publik yang optimal, terpercaya, dan profesional.
Ketua KPU menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan tersebut. “Penghargaan WBK ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran KPU dalam menjaga integritas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan menjaga kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang jujur serta adil,” ujarnya.
Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi KPU untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Dengan penghargaan WBK ini, diharapkan masyarakat semakin percaya kepada KPU sebagai lembaga yang berperan penting dalam demokrasi Indonesia.
Latar Belakang Penghargaan WBK
Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) diberikan oleh KemenPAN-RB kepada unit kerja pemerintah yang telah berhasil menerapkan program reformasi birokrasi dengan baik. Penilaian WBK melibatkan sejumlah indikator, termasuk kepemimpinan yang berintegritas, pengelolaan anggaran yang transparan, serta pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.
Dengan diraihnya predikat WBK ini, KPU tidak hanya membuktikan keseriusan dalam menjalankan amanat reformasi birokrasi, tetapi juga berkontribusi pada upaya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
Semoga prestasi ini menjadi langkah awal menuju pencapaian-pencapaian lain yang lebih besar demi kemajuan demokrasi di Indonesia. (Dedi).
