ASAHAN-ZULNAS.COM- Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara Kahiyang Ayu M Bobby Afif Nasution melantik Yusnila Indriati Taufik menjadi Ketua TP PKK, Ketua Tim Posyandu dan Ketua Dekranasda Kabupaten Asahan.
Istri Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar SSos MSi ini dilantik bersama dengan 32 Ketua TP PKK Kabupaten/Kota lainnya di Aula Raja Inal Siregar Lt 2 Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (13/3/2025).
Usai pelantikan, Ny Yusnila Indriati Taufik menyatakan kesiapannya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, menata, memberdayakan serta mendayagunakan Posyandu dan Dekranasda di Kabupaten Asahan.
“Selaku Ketua TP PKK, Posyandu dan Dekranasda Kabupaten Asahan, saya akan semaksimal mungkin menjalankan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan siap membantu Pemerintah Kabupaten Asahan mensukseskan visi dan misinya, karena TP PKK, Posyandu dan Dekranasda merupakan mitra dari Pemerintah Kabupaten Asahan”, ungkapnya.
Lebih lanjut Yusnila berharap kepada Pemerintah Kabupaten Asahan dapat memberikan dukungan kepada TP PKK, Posyandu dan Dekranasda Kabupaten Asahan dalam menjalankan program kerjanya, agar apa yang menjadi harapan kita dapat segera tercapai.
Sedangkan kepada pengurus TP PKK, Podyandu dan Dekranasda, Yusnila berharap dapat bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab dan ikhlas.Sebelumnya Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara berharap TP PKK Kabupaten/Kota bisa berkolarborasi, mengajak para pengrajin, dan wastra untuk ikut pameran bukan hanya skala nasional, namun hingga mancanegara.
“Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik untuk melaksanakan semua kegiatan dalam mendukung pembangunan Sumut dan kesejahteraan masyarakat. PKK siap meningkatkan kesejahteraan keluarga, menata, memberdayakan dan mendayagunakan Posyandu,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution mengatakan TP PKK merupakan organisasi terbesar yang ada di Indonesia, karena bisa menyentuh hingga ke unit rumah tangga.
“Program PKK berjalan karena dukungan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah tentunya mensupport dari stakeholder terkait di daerah, swasta BUMN, BUMD, dan mitra kerja yang bisa saling berdampingan sebagai pendamping kepala daerah,” katanya.***ZR.
