Zulnas.com, Batubara — Dinas Sosial Kabupaten Batubara mengaku mulai mengurai ‘benang kusut’ dalam penyaluran Program Sembako didaerah, salah satu upaya yang dilakukan Dinsos Batubara dengan mengidentifikasi satu persatu masalah yang ada dilapangan sekaligus mengevaluasinya.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Batubara Ishal Liza menyebutkan, akar masalah dalam penyaluran bansos menurut dia tidak substansial. Hanya ketidak puasan lalu digiring ke mana-mana sehingga memunculkan opini publik.
“Saya secara pribadi tidak pernah bersinggungan kepada siapapun dalam profesi wartawan dalam jabatan saya. Anehnya, saya malah diserang dengan berbagai pemberitaan yang beredar dimedia sosial,” Ujar Kadinsos Batubara Ishak Liza kepada sejumlah wartawan di Indrapura Kecamatan Air Putih, senin (4/5/2020) sore.
Salah satu poin dalam persoalan penyaluran bahan sembako adalah tidak seragamnya komoditi yang disalurkan kepada agen e-warung. Dalam konteks itu, kemudian menjadi pemicu karena ada perbandingan harga dan bahan yang disalurkan oleh e-warung kepada masyarakat.
Sejauh ini, Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) itu mengaku pelimpahan pendistribusian bahan sembako melalui BUMD Batubara menurutnya sudah sangat tepat, hanya saja, kata dia, terjadi perbedaan yang tak begitu memcolok sehingga muncul persoalan.
“Sebenarnya, cara kita menyalurkan bahan sembako melalui BUMD sudah pas, cuma ada yang menimpa, sehingga terjadi perbedaan. Dan perbedaan itu kayaknya sengaja diciptakan,” Kata Ishak Liza.
Baca Juga : Jadi Pemasok Tunggal di Bansos, BUMD Siapkan Formulasi Baru
Baca Juga : Dana Bansos Masuk ke rekening Pribadi, Ini Klarifikasi Syarkowi
Sayangnya, Ishak tidak menjelaskan secara rinci siapa yang menciptakan masalah, dan kepada siapa yang masalah itu diciptakan. Meski demikian, Ishak berharap statemen yang ia sampaikan tidak menyulut responsif dari berbagai pihak manapun.
Soal nilai nominal bahan yang didapat KPM, menurut dia, perbedaannya tidak signifikan, kalau dievaluasi, nilainya itu pun wajar, kalau misalnya perbedaannya hampir mencapai 20 persen masih kategori wajar, karena disitu ada aktivitas, ada agen dan ada penyuplai disana.
“Dari perbedaan itu masih kategori wajar, karena ada hulu hilirnya, sehingga perbedaannya hampir mencapai 20 persen dari jumlah bahan yang disalurkan ke masyarakat sebenarnya pun tidak masalah,” Tegas Ishak Liza.
Sedangkan keberadaan e-warung, menurut Ishak adalah dalam rangka untuk mendukung hidupnya perekonomian di masyarakat, dengan e-warung, perekonomian dapat tumbuh dan berkembang sehingga pendapatan di masyarakat juga bisa naik.
Selanjutnya, Ishak menjelaskan persoalan kemelut ini juga sudah dibahas dan dievaluasi oleh ketua Tim Kordinasi (Sekda) Sakti Alam Siregar, dalam persoalan itu, Tikor juga telah menyikapi. banyak kelemahan di e-warung, termasuk salah satunya adanya perbedaan agen e-warung yang menyebelahi barat dan timur sehingga tak seragam.
Dinas Sosial Batubara sendiri, kata Ishak, tetap membuka diri kepada siapapun untuk kelancaran program bantuan kepada masyarakat miskin, ia berharap, kepada media, berilah edukasi kepada masyarakat agar bantuan yang disalurkan dapat lebih berkualitas, dan bermanfaat.
Terhadap keberadaan TKSK, Korda, sebagai pengawas lapangan dan perpanjang tangan kemensos RI juga akan dievaluasi, sedangkan dinas sosial Batubara dalam hal ini hanya sebagai pasilitator.
“Kedepan, ia berharap semua tim yang terlibat dalam penyaluran bahan sembako diharapkan taat azas, sehingga mekanisme ini dapat berjalan dengan baik,” Tandasnya.
