Zulnas.com, Batubara — Pemerintah Kabupaten Batubara dibawah Pimpinan Zahir- Oky Iqbal Frima kembali menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI perwakilan Sumut. Selasa, (11/5/2021).
Pemberian opini WTP yang ketiga kali dari Laporan Keuangan Daerah Batubara Tahun Anggaran 2020 tersebut, membuat Zahir terlihat senyum Sumringah.
Saat menyampaikan kata sambutan, Bupati Batubara Ir Zahir terlihat bahagia. Politikus PDI Perjuangan yang menggunakan baju kemeja batik bermotif Melayu dan berwarna hijau muda itu terlihat sesekali melontarkan senyum lebar pertanda sedang merasakan kebahagiaan. Raut mukanya berseri saat ia Sumringah.
Baca Juga : Tahun Pertama, Bupati Batubara Zahir- Oky Raih WTP dari BPK RI
Kegiatan ekspos dikantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Batubara Ir H Zahir, Sekdakab Batubara Sakti Alam Siregar, Wakil Ketua DPRD Batubara Syafrizal SE, Pimpinan BPK Perwakilan Provsu Eydu Oktaini Panjaitan, Wakil Penanggung jawab pemeriksaan terinci Kabupaten Batubara Syaifuddin Lubis, Pengendali Tekhnis Pemeriksaan terinci Kabupaten Batubara Ny.Rina Sihombing, Tim Pemeriksa Hendro Palmer Siahaan beserta sejumlah OPD Kabupaten Batubara.
“Saya mewakili Pemerintah Kabupaten Batubara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Oktain Panjaitan yang telah menurunkan tim pemeriksa terinci yang mana di bulan puasa ini tim pemeriksa sudah bekerja sangat lelah untuk membimbing 42 OPD kami dalam menyiapkan laporan yang berkaitan dengan Aset/ Keuangan dan Pekerjaan Fisik”, ucap Zahir.
“Hari ini adalah tahun yang ketiga kalinya bagi pemerintah Zahir-Oky menerima LHP BPK tepatnya yang ke 13 tahun selama Kabupaten Batubara mekar dari Asahan”, ungkap Zahir.
“Pemerintah Kabupaten Batubara akan merencanakan lebih matang dan mengandalkan belanja sesuai dengan klasifikasi belanja agar reklas antar aset tetap tidak terjadi lagi”,tutup Zahir
Baca Juga : Kali ke- II, Zahir Ukir Prestasi WTP dari BPK
Sementara itu, Wakil Ketua Ketua DPRD Batubara Syafrizal Menyebutkan mulai tahun 2018 dan 2019 Kabupaten Batubara mampu memperoleh penilain atau opini dari BPK yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Kita patut bersyukur bahwa laporan keuangan Kabupaten Batubara atas kinerja pemerintah Daerah Kabupaten Batubara sesuai dengan opini BPK selama 2 Tahun berturut – turut memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”,
ungkap Safrizal.
Penghargaan WTP dari hasil audit ini, kata Syafrizal sesuai dengan amanah UU tentang laporan keuangan daerah dimana neraca keuangan pemerintah daerah akan diaudit penggunaannya sesuai dengan peraturan dan perundangan- undangan.
“Selain para Auditor Perwakilan BPK Provsu di Kabupaten Batubara telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sesuai dengan Peraturan BPK No. 3 Tahun 2016 tentang kode etik BPK khususnya pasal 7 Ayat 2 C dan Pasal 7 Ayat 2 K”, tutup Safrizal.
Sekedar diketahui, Pemerintah Kabupaten Batubara tahun 2020 kembali menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI dengan Opini WTP. Dengan demikian, Pemerintah setempat sudah tiga kali menerima penghargaan WTP mulai dari Tahun 2018, 2019, dan terakhir 2020. ***
