Zulnas.com, Batubara — Sedikitnya, delapan pejabat eselon II dari Pemerintah Kabupaten Batubara mengikuti kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat II (PKN TK- II) angkatan XIX Tahun Anggaran 2022, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Medan, Rabu (27/7/2022).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Propinsi Sumatera Utara itu dalam rangka memenuhi kompetensi manajerial JPT Pratama berdasarkan Peraturan Pemerintah nomer 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Batubara Muhammad Daud menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan oleh para pejabat eselon II itu bertujuan untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam memenuhi standar kompetensi manajerial.
“Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan PP nomor II Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Batubara,” kata Muhammad Daud kepada zulnas.com diruang kerjanya, Kamis (28/7/2022) sore.
Mantan Kabid Mutasi itu menuturkan penyelenggaraan pelatihan yang diikuti oleh delapan kepala dinas (Kadis) dari jajaran Pemkab Batubara itu untuk menambah kredit poin bagi pejabat yang bersangkutan ketika mendapat promosi jabatan dari pimpinan.
“Mereka, kemudian dilatih bagaimana layaknya seorang pemimpin, sebagai pimpinan untuk menjalankan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan kompetensi dan tingkat kelulusan mereka,” kata Muhammad Daud didampingi Kabid Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Organisasi Profesi Dedek Irfan dan Pejabat Analis Sumberdaya Manusia Aparatur Bambang Edi Gunardi.
Kegiatan tersebut, kata Daud, dilaksanakan selama kurun waktu enam bulan, dengan metode blended learning yaitu metode pembelajaran dengan memadukan pelatihan tatap muka (klasikal) dan pelatihan non klasikal (e-learning).
“Pelaksanaannya dimulai tanggal 27 Juli lalu, dan dibuka langsung oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, dan direncanakan akan berakhir pada 1 Desember 2022,” ujar Daud.
Adapun delapan pejabat eselon II yang mengikuti kegiatan Pelatihan PKN TK II dari Pemkab Batubara tersebut adalah ;
1. Kadis Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Kabupaten Norma Deli Siregar.
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batubara Rojali
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Batubara Agus Andika
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batubara Ir Hakim
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Sapri Musa
6. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Arif Hanafiah
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara Maeda Soetopo
8. Asisten Administrasi Umum Setdakab Batubara Renol Asmara
Lantas Bagaimana Metode Materi Pembelajaran PKN TK II Bagi Eselon II?
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Batubara Muhammad Daud menyebutkannya materi pembelajaran yang diajarkan bagi Kepala Dinas yang mengikuti proses pendidikan PKN TK II menitikberatkan pada pola pembelajaran kepemimpinan (Leadership)
Mereka, kata Daud harus mampu menerapkan ilmu kepemimpinan yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari termasuk saat saat bertugas sebagai Kepala Dinas dari instansi yang mereka pimpin.
Misalnya, kata Daud, bagaimana keseharian mereka saat bekerja dikantor? Bagaimana mereka memperlakukan anggotanya dikantor? bagaimana hubungan mereka dengan masyarakat yang berada disekitar kantor?, bahkan termasuk juga bagaimana sikap mereka saat menerima tamu dari seorang wartawan ?
“Hal-hal yang semacam itulah yang menjadi tantangan dalam materi pembelajaran, sehingga apakah mereka sudah cukup bijak atau bijaksana dalam menyikapi ihwal tersebut,” kata Daud.
Seorang Kepala Dinas, tentu diharuskan untuk dapat menyesuaikan diri dalam menjalankan pekerjaan, mereka harus mampu menjadi contoh suri teladan bagi orang-orang yang mereka pimpin.
“Jangan pula kepala dinas itu tidak open sama sekali dengan masyarakat sehingga ketika ada kemalangan warga disekitar kantornya dia tidak hadir, bagaimana dia bisa menjadi pelayan publik, sementara sikapnya tidak menunjukkan seorang pemimpin,” terang Daud.
Sebagai Kepala Dinas, Daud menjelaskan, mereka dituntut untuk mampu memberikan edukasi dan inovasi dalam menjalankan tugas dan fungsi (tupoksi). Mereka, harus punya proyek perubahan setelah selesai mengikuti kegiatan kepemimpinan.
Misalnya, kalau dia kepala dinas, mereka harus mampu menerbitkan regulasi dari tugas dan tupoksi. Misalnya, dia mencontohkan, soal Badan Kepegawaian Darah (BKD), apa regulasi kepangkatan pegawai sehingga menjadi landasan hukum dalam memberikan promosi jabatan.
“Jadi, mereka harus mampu menyiapkan regulasi berdasarkan peraturan dan perundangan-undangan,” terang Daud.
Dari proyek-proyek perubahan itulah, kemudian menjadi landasan, sehingga ketika mereka selesai mengikuti kegiatan, merek akan diganjar sertifikat kelayakan, apakah mereka layak menjadi pemimpin atau tidak (soal kelulusan).
“Dari sertifikat itulah nanti menjadi kredit poin untuk mendapat promosi jabatan tertinggi dipemerintahan termasuk Sekda,” tegasnya. ***Dian
