Zulnas.com, Batubara –Ketua Fraksi PBB DPRD Kabupaten Batubara Azhar Amri menyatakan sependapat dengan kebijakan Bupati Batubara Ir Zahir yang ingin menyelamatkan warganya yang membutuhkan pertolongan dinegeri jiran tetangga Malaysia.
Keberpihakan terhadap warga Batubara yang diambil Bupati Batubara sebagai ketua Tim Gugus Tugas menurutnya sudah sangat tepat dan cukup beralasan.
“Langkah kebijakan yang diambil Bupati Batubara Ir Zahir sudah sangat tepat, apalagi sebagai kepala daerah tentu lebih mengutamakan keselamatan warganya,” Kata Azhar Amri kepada zulnas.com, digedung Dewan, rabu (22/4/2020).
Lebih lanjut Politisi Partai Bulan Bintang memaparkan, Zahir adalah ketua tim gugus tugas covid-19. Responsipnya terhadap tanggung jawab harus ia kedepankan apalagi menyangkut nyawa manusia. Jadi wajar, upayanya yang berjibaku dalam mengutamakan kepentingan warga secara menyeluruh.
Tak cukup sampai disitu, Politisi Partai yang besutan ke Yusril Ihza Mahendra itu juga meminta pemkab Batubara untuk mengkaji bantuan kelanjutan bagi warga Batubara yang belum dapat dipulangkan.
Dengan demikian, semua warga Batubara baik yang tinggal didaerah maupun diluar daerah punya hak yang sama dimata pemerintah.
Secara tehnis, Azhar sependapat persoalan penyaluran bantuan kepada warga Batubara di Malaysia perlu dikaji secara lebih komprehensif untuk mempermudah bagi pemkab Batubara dalam penyalurannya.
“Idealnya, tehnis Ini yang perlu dikaji dengan matang, bagaimana cara menyalurkan bantuan itu, kepada siapa saja disalurkan, atas nama siapa rekening penerimanya, sehingga bantuan yang disalurkan lebih jelas, mudah dan terarah,” Pungkasnya.
Sekedar diketahui, Pemkab Batubara dibawah pimpinan Bupati Zahir dalam waktu dekat akan menjemput warganya yang terkukung tak dapat bekerja dinegeri Malaysia.
Responsip dari berbagai partai politik kemudian mengemuka. Banyak yang sepakat dengan alasan penyelamatan, ada juga yang tidak sepakat dengan berbagai sudut pandangan yang berbeda.
Fraksi partai Golkar Misalnya, pimpinan partai berlambang pohon beringin itu tidak sependapat dengan kebijakan penjemputan warga di Malaysia karena tidak ada kajian matang dan tak pernah dibahas dalam rapat pimpinan.
“Efektivitas kebijakan dapat dilakukan dengan memberikan bantuan sembako untuk pemenuhan kebutuhan hidup warga di Malaysia,” Kata Ketua Fraksi Golkar Muhammad Ali Hatta S.Sos.
Selain itu, Golkar juga beranggapan data jumlah warga 126 yang akan dideportasi belum mencakup keseluruhan. Namun soal penambahan anggaran untuk penanggulangan Covid-19 Golkar siap membuka diri.
Sedangkan partai PPP menyatakan mendukung sepenuhnya atas kebijakan Bupati Batubara guna menyelamatkan warganya yang terancam kelaparan di Malaysia.
Partai yang berlambang Ka’bah itu berpendapat kebijakan itu telah didasari batiniah dan penyelamatan anak bangsa.
Pernyataan tak sependapat sebelumnya disampaikan Ketua Relawan Covid-19 Effendi Tanjung yang mengaku kawatir atas pemulangan warga Batubara yang berada di Malaysia zona merah akan mengancam keselamatan penduduk warga Batubara.
Apalagi, katanya, Pemerintah pusat telah melarang warga Indonesia untuk bepergian keluar daerah pada Mudik lebaran yang akan datang. ***
