Zulnas.com, Batubara — Wakil Ketua DPRD Kabuoaten Batubara Ismar Khomri mempertanyakan komitmen PT Inalum dalam mendukung program pembangunan pemerintah daerah setempat. Apalagi, Inalum sebagai salah satu perusahaan besar yang berdomisili persis di Kabupaten Batubara.
“Kita sangat menyesalkan sikap pihak Inalum yang diduga sengaja memperlambat pembayaran kewajibannya kepada pemerintah daerah, ini mencerminkan bahwa Inalum tidak berpihak kepada rakyat” tegas Ismar Khomri kepada Zulnas.com di Cafe Bayu Wangi Kecamatan Lima Puluh, Senin (18/10/2021) sore.
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Batubara itu mengingatkan kepada Inalum untuk tidak membangun polemik berkepanjangan kepada pemerintah daerah. Apalagi Inalum mencoba untuk mengkaitkan kewajiban sebagai wajib pajak dengan komitmen diluar yang urgen.
Ismar menjelaskan, apa yang menjadi kewajiban Inalum untuk membayar pajak tidak lain gunannya adalah untuk mendukung aspek pembangunan infrastruktur didaerah.
Jadi, ismar berpendapat, jika pihak BPPRD Batubara terus mengejar piutang tersebut itu adalah salah satu tuntutan regulasi yang punya payung hukum bahkan punya legitimasi untuk bertindak lebih tegas sesuai dengan UU nomer 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
“Saya rasa pihak BPPRD masih Arif dan bijaksana dalam menagih, padahal mereka bisa saja menyandra aset inalum yang sesuai dengan tunggakan hutangnya,” ujar Ismar sembari mengaku terus mengikuti perkembangan kasus tunggakan Inalum.
Ismar menegaskan, bahwa pajak adalah kewajiban perusahaan dan jelas ada regulasinya, jika misalnya Inalum terus menunda-nunda pembayaran dengan mengkaitkan tunggakan pajak terhadap hak lain atau semacam komitmen, ya itu hendaknya dikesampingkan.
“Penuhi dulu kewajibannya, baru cerita hak yang akan didapatkan,” tegas Ismar mengurai.
Baca Juga : Polemik Pajak PPJ dan Taktik Perundingan Tagihan
Lebih lanjut Ismar menyebutkan, dari aspek politis, dampak keterlambatan pembayaran pajak Inalum malah justro akan merugikan Inalum sebagai perusahaan BUMN, apalagi, Inalum menurut ismar akan kewalahan menepis anggapan liar yang mungkin akan terus berkembang hingga tak tertutup kemungkinan akan menyudutkan pihak perusahaan yang besutan Erick Thohir itu.
“Penundaan pembayaran pajak ini tentu akan menurunkan elektabilitas perusahaan, kita kawatir bos perusahaan yang memimpin Inalum itu malah justro tidak profesional, dengan mengadukkan hak dan kepentingan,” sebut Ismar.
Sebagai penyambung aspirasi masyarakat, Ismar mengaku keterlambatan pembayaran pajak ini merupakan persoalan serius, karena, Menur Ismar, disaat pandemi yang melanda sejumlah daerah, pendapatan daerah dari objek lain turun drastis, sehingga, pemerintah mengandalkan pendapatan dari perusahaan besar atau korporasi.
“Bukan hanya Inalum saja yang ditagih pihak BPPRD, PT Bakrie, Domba mas dan Wilmar juga diperlukan hal sama. Jadi tidak perlakuan yang berbeda,” tegas Ismar.
Terakhir, Ismar juga memberikan apresiasi terhadap kinerja BPPRD Batubara yang berjibaku dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Dia menyarankan Bupati Batubara Zahir agar memberikan reward kepada kepala BPPRD Batubara yang punya pencapaian kinerja yang baik.
“Kita melihat, grafik PAD Batubara terus meningkat dari tahun ke tahun, indikatornya adalah berbagai instrumen yang mendulang cuan terus dikejar hingga klaster keuangan daerah meningkat.
Tak hanya partai Golkar Batubara. Pernyataan dukungan juga dilontarkan oleh sekretaris Praksi Partai Demokrat Azwar Simanjuntak. Dia menjelaskan pemerintah daerah sangat mengharapkan pendapatan dari sektor pajak sebagai salah satu langkah untuk pembangunan berbasis infrastruktur daerah.
“Utang 41 Milyar itukan tidak sedikit, caba bayangkan kebutuhan kita untuk pembangunan kantor bupati, kita butuh ratusan milyar untuk membangun kontor Bupati yang terintegrasi dan komplek,” jelas Azwar yang akrab disapa Aok itu.
Politikus partai Demokrat itu menuturkan pemerintah daerah, katanya, tidak bisa mengandalkan belanja uang APBD sebagai langkah terobosan untuk pembangunan perkantoran.
Alasannya, jika dilihat dari aspek kebutuhan, Pemerintah daerah butuh biaya besar yang bersumber dari berbagai pihak untuk mengejar ketertinggalan dalam apsek pembangunan sebagai salah satu daerah kawasan proyek strategis Nasional didaerah Batubara.
“Dulu, anggaran untuk pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Batubara itu bersumber dari DAK, selain APBD, pemerintah juga dituntut untuk cekatan menjolok anggaran ke pusat untuk kepentingan kita didaerah,” jelas Atok yang juga anggota Komisi II DPRD Batubara.
Sehingga, wajar jika kemudian pemerintah daerah ngotot dengan adanya piutang belum bayar dari pihak inalum agar segera menyelesaikan tunggakannya. ***
