Zulnas.com, Batubara – Urusan pembebasan lahan untuk pembangunan kilang minyak dan pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara terkesan sangat pelik. Bahkan timbul gejolak di masyarakat terkait masalah ganti rugi lahan.
Hal tersebut mendapat perhatian dari Wakil Ketua Komisi VII DPR – RI, Gus Irawan Pasaribu. Melalui pesan WhatsApp yang diterima zulnas.com, Selasa (11/2/2020) sore, Gus mengingatkan Pemkab Batubara agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat.
Menurut Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu, urusan pembebasan lahan masyarakat harus dilakukan sesuai aturan dan perundang-undangan.
“Juga harus dilakukan secara berkeadilan. Jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan dalam pembebasan lahan tersebut”, kata pria kelahiran Padang Sidempuan, 31 Juli 1964 itu.
Mantan Direktur Bank Sumut itu mengatakan, pada dasarnya pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung dan rencana pembangunan kilang minyak adalah sesuatu yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Batubara.
Sebab, lanjutnya, secara umum setiap investasi dipastikan akan membuka lapangan kerja. Dengan demikian hal itu akan menjadi stimulus (rangsangan) bagi pertumbuhan ekonomi. “Namun untuk urusan pembebasan lahan, jangan sampai merugikan masyarakat”, Tegas Anggota DPRRI dari Dapil Sumut itu.
Sebagaimana diketahui, persoalan pembebasan lahan untuk pembangunan kilang minyak dan pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung telah menimbulkan ketegangan antara masyarakat pemilik lahan dengan Pemkab Batubara dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).
Ketegangan tersebut akhirnya menimbulkan gejolak yang berujung pada kerusuhan. Setidaknya kerusuhan itu telah terjadi pada Senin (10/2/2020), di Kantor Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka, Batubara.
Dalam peristiwa itu seratusan massa menyerbu dan mengobrak abrik Kantor Desa Kuala Indah. Tindakan itu dilakukan massa lantaran mereka kecewa dengan acara sosialisasi pembebasan lahan tahap II yang digelar Pemkab Batubara bersama Pelindo.
Akibat kejadian itu petugas keamanan kerepotan mengamankan sejumlah pejabat Pemkab dan Pelindo yang hadir dalam pertemuan itu. Mereka dievakuasi agar terhindar dari amukan massa. ***muis
