“DPRD Batubara Kritik Kebijakan Pj Bupati: Pelantikan Pejabat Dinilai Abaikan Etika Pemerintahan”

Zulnas.com, Batubara — Riuh pelantikan empat pejabat eselon II di penghujung masa jabatan Pj Bupati Batubara Heri Wahyudi terus memantik respons publik. DPRD Batubara, akhirnya angkat bicara, menilai kebijakan tersebut sebagai langkah yang tidak menghormati kepemimpinan Bupati terpilih Baharuddin Siagian dan Wakil Bupati Syafrizal (dikenal dengan pasangan “Bahagia”).

“Heri Wahyudi Tidak Menghargai Pemerintahan Mendatang”

Dewan berpendapat, langkah Heri Wahyudi yang hanya menghitung hari menjelang masa berakhirnya jabatan justru membuat keputusan strategis yang sensitif di mata masyarakat.

Pelantikan yang dilakukan tanpa koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Bupati terpilih, dianggap sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap transisi pemerintahan.

“Dengan segala hormat, Pj Bupati Heri Wahyudi seharusnya memahami bahwa pemerintah ‘Bahagia’ yang terpilih secara demokratis telah memiliki rencana strategis, termasuk dalam membentuk tim kerja yang kredibel. Pelantikan ini justru mencederai prinsip etika pemerintahan dan menciptakan kegaduhan di masyarakat,” ujar Anggota DPRD Batubara kepada zulnas.com dan meminta namanya tidak disebutkan. Minggu 27 Januari 2025.

Kebijakan yang Dinilai Kontra Produktif

Dia kemudian menyoroti bahwa pelantikan di ujung masa jabatan ini bisa menjadi beban bagi pemerintahan baru yang akan dilantik pada 6 Februari 2025.

Pemerintahan “Bahagia” dipastikan memiliki visi besar untuk lima tahun ke depan, namun kebijakan seperti ini justru dapat menghambat upaya percepatan pembangunan. “Mestinya Pejabat itu mempersiapkan, bukan memutuskan,” tegas anggota DPRD dua periode itu.

Baca : “Aroma ‘Ikan Busuk’ di Balik Pelantikan Pejabat: Kritik untuk Kebijakan Pj Bupati Batubara”

“Ketika kepemimpinan baru memulai, mereka pasti ingin bekerja dengan tim yang sudah teruji dan sejalan dengan visi-misi mereka. Namun, keputusan Heri Wahyudi ini justru menimbulkan spekulasi publik dan bisa berujung pada konflik internal di pemerintahan mendatang,” tambah Darius.

Tuntutan Evaluasi dan Klarifikasi

Sebagai wakil rakyat, Politisi PPP itu meminta agar pelantikan ini dievaluasi ulang demi menjaga kondusivitas pemerintahan di Batubara. Ia juga mendesak Heri Wahyudi untuk memberikan klarifikasi terbuka kepada publik terkait alasan di balik kebijakan kontraversi ini.

“Bukan hanya masalah prosedur, tetapi juga soal moral dan etika. Jangan sampai publik menilai bahwa kebijakan ini adalah keputusan sepihak yang tidak mencerminkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, apalagi ada unsur yang diduga semacam ‘setoran’” tegasnya.

Menyambut Pemerintahan Baru dengan Harapan Baru

Dia kemudian menyampaikan harapan kepada pasangan “Bahagia” untuk segera mengambil langkah strategis guna meredam polemik ini setelah mereka resmi dilantik.

Dia percaya bahwa pemerintahan baru mampu membawa perubahan positif dengan membentuk tim yang kompeten dan berintegritas tinggi.

“Kami, masyarakat Batubara, menaruh harapan besar kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Pemerintahan baru ini harus mampu menunjukkan bahwa mereka hadir untuk rakyat, dengan kebijakan yang transparan dan berbasis pada kepentingan bersama,” pungkasnya.

Catatan Akhir: Perubahan Dimulai dari Kepemimpinan yang Bersih

Kritik tajam ini seolah menjadi pengingat bahwa transisi kepemimpinan adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat.

Jika kemudian ada kebijakan yang dinilai menimbulkan polemik, maka langkah evaluasi harus segera diambil untuk memastikan pemerintahan Batubara berjalan sesuai harapan.

Pada akhirnya, rakyat Batubara tidak hanya ingin melihat pemimpin yang bekerja keras, tetapi juga pemimpin yang mampu menjaga kehormatan dan etika dalam setiap langkah kebijakannya.

Pemerintahan baru harus menjadikan polemik ini sebagai pelajaran untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik di masa mendatang. ****Zn