Anggaran BUMD Ditolak di P. APBD 2025, Akan Diajukan Kembali di RAPBD 2026

- Jurnalis

Selasa, 16 September 2025 - 17:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BATUBARA – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batubara, Senin (15/9/2025), menghasilkan keputusan penting dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Meski seluruh fraksi sepakat menyetujui laporan Badan Anggaran, namun pengajuan anggaran untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditolak untuk tahun berjalan.

Anggaran BUMD baru akan kembali diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Keputusan tersebut menjadi sorotan utama rapat paripurna yang digelar di Kecamatan Lima Puluh.

Wakil Bupati Batubara, Syafrizal, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyelesaikan pembahasan sesuai jadwal.

Baca Juga :  Selain Mundur, Tiga Pejabat Eselon II di Batubara Dinonaktifkan

“Pembahasan ini berjalan lancar berkat komitmen yang kuat antara pemerintah dan DPRD. Kesepakatan ini akan menjadi landasan penyusunan Ranperda PAPBD 2025, sekaligus dorongan memperkuat pembangunan Batubara Bahagia,” ujar Syafrizal.

Syafrizal juga menegaskan bahwa setiap saran, masukan, dan kritik dari anggota DPRD menjadi energi tambahan bagi Pemkab Batubara untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan.

“Masukan tersebut memacu semangat kami untuk bekerja lebih baik dan memastikan pembangunan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Batubara, M. Safi’i, S.H., menekankan bahwa penolakan anggaran BUMD bukan berarti menutup peluang, melainkan bagian dari upaya agar perencanaan lebih matang.

Baca Juga :  Soal Kisruh Nelayan, Kapolres Minta Nelayan Menahan Diri

“Kami ingin memastikan setiap anggaran tepat sasaran. BUMD tetap penting, tetapi pengajuannya harus lebih komprehensif dan akan kita bahas kembali dalam RAPBD 2026. Fokus kami adalah memastikan anggaran menyentuh kepentingan masyarakat,” tegas Safi’i.

Rapat paripurna ini menandai langkah baru dalam pengelolaan fiskal daerah, di mana keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kehati-hatian dalam alokasi anggaran menjadi perhatian utama.

Dengan semangat kolaborasi eksekutif dan legislatif, diharapkan arah pembangunan Batubara semakin terarah, berkelanjutan, dan benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat. (Dan).

Berita Terkait

Meriahkan Hari Jadi Batubara ke-19, IPK Batubara Gelar Motorcross Grasstrack 2025
Bagan Arya: Di Antara Pasang, Harapan, dan Akar Mangrove yang Bertahan
“Dari Lari 40 Menuju Lari 100: Ujian Awal Pejabat Baru Batubara”
“Ketika Lari 100 Mulai Dimulai : Wajah Baru Birokrasi Batubara”
“Riuh Evaluasi Pejabat Batubara: Warga Mulai Bersuara di Dunia Maya”
“Menanti Evaluasi Besar-Besaran di Tubuh Pemerintahan Batubara”
“Bupati Baharuddin : Saya Ingin Lari 100, OPD Masih di Kecepatan 40”
Bupati Batubara H. Baharuddin Siagian Dukung Penuh Zikir Akbar Nasional di Kota Medan
Berita ini 42 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 20 November 2025 - 15:53 WIB

Meriahkan Hari Jadi Batubara ke-19, IPK Batubara Gelar Motorcross Grasstrack 2025

Rabu, 19 November 2025 - 02:48 WIB

Bagan Arya: Di Antara Pasang, Harapan, dan Akar Mangrove yang Bertahan

Rabu, 19 November 2025 - 01:32 WIB

“Dari Lari 40 Menuju Lari 100: Ujian Awal Pejabat Baru Batubara”

Senin, 17 November 2025 - 20:14 WIB

“Ketika Lari 100 Mulai Dimulai : Wajah Baru Birokrasi Batubara”

Rabu, 12 November 2025 - 13:06 WIB

“Riuh Evaluasi Pejabat Batubara: Warga Mulai Bersuara di Dunia Maya”

Berita Terbaru