Zulnas.com, Batubara — Dampak virus Corona (COVID-19) terus melanda tanah air Indonesia, bahkan bantuan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat ke daerah baik berupa pembangunan fisik maupun bentuk belanja lainnya Tahun 2020 ditarik kembali kepusat.
Penarikan bantuan anggaran ini untuk digunakan dalam upaya penanganan virus yang mematikan itu kecuali di sektor kesehatan dan pendidikan yang terus berjalan. Akibatnya kondisi keuangan memprihatinkan sebab anggaran di DPA secara otomatis berkurang drastis.
“Ini dampaknya terhadap daerah. Sebab anggaran di DPA otomatis berkurang drastis,” sebut Bupati Zahir dalam rapat paripurna DPRD Kab Batubara dengan agenda jawaban bupati atas pandangan umum fraksi terhadap LKPj Tahun 2019, Selasa sore (14/4).
Selain itu, masukan bagi hasil dipotong dan insentif dikurangi maupun bantuan sosial yang bersifat kegiatan keramaian ditiadakan guna mengantisipasi penyebaran virus COVID-19.
“Di sini saya meminta agar selalu jaga jarak satu dengan yang lain dan berdiam diri di rumah, sepanjang tidak mempunyai hal yang sangat penting (mendesak) untuk keluar guna mematikan mata rantai penyebaran virus COVID-19,” ujar politisi PDIP tersebut.
Dalam mengantisipasi virus tersebut, Pemkab Batubara hingga sampai tingkat desa dibantu jajaran Forkopimda telah melakukan penyemprotan disinfektan baik di tempat umum maupun fasilitas pemerintah hingga rumah penduduk.
Termasuk membenahi kekurangan terhadap ruang isolasi di RSUD Batubara yang sekarang ini telah selesai dikerjakan dan dapat ditinjau anggota dewan.
“Alhamdulillah ini sudah selesai dikerjakan dan bila memungkinkan dapat ditinjau anggota dewan kesiapan kita mengantisipasi hal itu. Saya juga sementara ini berkantor di sana (RSUD),” ujarnya menanggapi pertayaan yang dinilainya sudah di luar dari konteks LKPj tersebut.
Terkait tidak tercapainya belanja daerah dan realisasi pembiayaan Rp10 M lebih, diakuinya pencapaian belanja relatif baik di atas 90 persen sebagaimana penjabaran pada dokumen LKPj, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp10 M lebih adalah bersumber dari penyertaan modal BUMD.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kab Batubara, M Syafi’i didampingi Wakil Ketua Ismar Khomri, Syafrizal, dihadiri anggota dewan, Sekdakab, Kapolres AKBP Ikhwan Lubis serta unsur Forkopimda, asisten dan OPD.
Sebelumnya digelar rapat paripurna pandangan umum fraksi DPRD Kab Batubara terhadap penyampaian LKPj Tahun 2019.
Rapat kali ini berbeda, masing-masing fraksi hanya menyampaikan naskah pandangannya kepada pimpinan sidang/rapat tidak dibacakan sebagaimana biasa. Langkah ini diambil sebagai upaya pembatasan kegiatan dewan mengantisipasi merebaknya.
