Notice: Fungsi WP_Styles::add ditulis secara tidak benar. The style with the handle "thickbox" was enqueued with dependencies that are not registered: dashicons. Silakan lihat Debugging di WordPress untuk informasi lebih lanjut. (Pesan ini ditambahkan pada versi 6.9.1.) in /home/u394909811/domains/zulnas.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 6131

KPK Akan Perbaiki Sistem Mekanisme Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 10 Maret 2023 - 19:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan

Zulnas.com, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi akan memperbaiki sistem dan mekanisme Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi para penyelenggara negara. KPK menyebut masih banyak celah sehingga banyak temuan laporan LHKPN yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan salah satu yang direncanakan adalah mengubah batasan pegawai negara yang wajib lapor LHKPN. Sehingga, nantinya pegawai biasa bisa diberlakukan wajib lapor nantinya.

“Pasti, tahun ini mau revisi. Yang pertama kami ingin ternyata level tertentu penyelenggara eselon I dan II, kami ingin bawah lagi,” kata Pahala saat ditemui di gedung Bappenas, pada Kamis, 9 Maret 2023.

Baca Juga :  Tak Puas Dengan Layanan, Kepala PLN Tanjung Tiram Siap Diundang

Pahala mencontohkan kasus pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Ia menyebut Rafael Alun sudah mulai mengumpulkan kekayaan sejak sebelum dia menjadi seorang wajib lapor. 

“Kami ingin merevisinya lebih bawah lagi, jangan eselon I dan eselon II. Pegawai biasa pun kalau ada potensi itu, kami suruh wajib lapor,” ujar Pahala. 

Selain itu, Pahala mengatakan tidak semua pegawai biasa akan diberlakukan wajib lapor. Ia menyebut indikatornya adalah posisi yang berkaitan dengan sektor pelayanan publik.

Pahala juga mengatakan ada beberapa lembaga yang diusulkan untuk diberlakukan mekanisme wajib lapor yang baru tersebut. Ia menjelaskan lembaga yang diusulkan akan memiliki singgungan langsung dengan masyarakat. 

Baca Juga :  Dewan Pers : Tidak Ada Kewajiban Perusahaan Media Mendaftar ke Dewan Pers

“Beberapa, misal pertanahan, pengadilan, kan dia hubungannya nggak langsung ke hakim, ada panitera. Kami lihat kalau ada potensi itu perubahan yang ingin kita bikin,” ujar dia.

Aturan wajib lapor LHKPN diatur dalam Undang-undang 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Di situ disebutkan setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

LHKPN pejabat negara menjadi sorotan masyarakat belakangan ini. Sejumlah pejabat Kementerian Keuangan diketahui mempunyai harta jumbo dan transaksi keuangan mencurigakan. ***tempo.co

Follow WhatsApp Channel zulnas.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Presiden Prabowo Didesak Ambil Alih Lahan Eks HGU PT Socfindo di Batubara
Usia 30: Titik Balik Pria Menuju Kedewasaan dan Tanggung Jawab Hidup
KH. Ma’ruf Amin Resmi Jadi Ketua Dewan Penasehat SMSI: Tegaskan Media Siber Harus Jadi Penjaga Moral Bangsa
SMSI Gelar Dialog Nasional “Media Baru vs UU ITE”: Literasi Digital Jadi Kunci Kebebasan dan Tanggung Jawab di Era Siber
Kisah Dramatis Ayub Ramadhansyah: Warga Batubara yang Selamat dari Jerat TPPO di Kamboja, Nyaris Dijual 50 Ribu Dolar
Pulang dari Kamboja, Ayub Ungkap Kisah Mengerikan: Disiksa, Diancam Ambil Ginjal, Hingga Lari Kehutan
Polres Batubara Klarifikasi: Tidak Menolak Laporan, Orang Tua Korban Sudah Dikoordinasikan ke BP2MI
Pemkab Batubara Koordinasi Intensif Lacak Keberadaan Warga Diduga Jadi Korban Perdagangan Manusia di Kamboja
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 6 Januari 2026 - 20:40 WIB

Presiden Prabowo Didesak Ambil Alih Lahan Eks HGU PT Socfindo di Batubara

Kamis, 6 November 2025 - 19:12 WIB

Usia 30: Titik Balik Pria Menuju Kedewasaan dan Tanggung Jawab Hidup

Selasa, 4 November 2025 - 15:29 WIB

KH. Ma’ruf Amin Resmi Jadi Ketua Dewan Penasehat SMSI: Tegaskan Media Siber Harus Jadi Penjaga Moral Bangsa

Rabu, 29 Oktober 2025 - 12:21 WIB

SMSI Gelar Dialog Nasional “Media Baru vs UU ITE”: Literasi Digital Jadi Kunci Kebebasan dan Tanggung Jawab di Era Siber

Jumat, 17 Oktober 2025 - 10:01 WIB

Kisah Dramatis Ayub Ramadhansyah: Warga Batubara yang Selamat dari Jerat TPPO di Kamboja, Nyaris Dijual 50 Ribu Dolar

Berita Terbaru

LABUHANBATU

Ketua DPRD Labuhanbatu Turun Langsung Kawal Poslab

Sabtu, 14 Feb 2026 - 18:21 WIB

LABUHANBATU

Dua Srikandi, Satu Tujuan

Kamis, 12 Feb 2026 - 01:38 WIB

LABUHANBATU

Bupati Labuhanbatu Terima Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2026

Selasa, 10 Feb 2026 - 10:06 WIB