Men-PANRB dan Pemda, Bahas Nasib Tenaga Honorer 2023

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 14 September 2022 - 19:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Zulnas.com, Jakarta — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memanggil sejumlah kepala daerah ke kantornya untuk membahas kejelasan tenaga kerja honorer.

Anas yang belum seminggu dilantik memimpin Rapat Koordinasi Bersama LAN, BKN, APEKSI, APKASI, dan APPSI, Senin (12/09/2022).

Anas menyampaikan tujuan pertemuan ini untuk menyamakan persepsi terhadap penyelesaian tenaga non-ASN, serta mendorong masing-masing instansi pemerintah dalam mempercepat proses pemetaan, validasi data, dan menyiapkan roadmap penyelesaian pegawai honorer atau non-ASN.

Adapun, Anas sebelumnya menuturkan bahwa dirinya memiliki jalan keluar untuk memfasilitasi Pemda yang keberatan dengan penghapusan pegawai honorer atau non-ASN ini.

Baca Juga :  Jokowidodo : Selamat Maulid Nabi Muhammad

Menurutnya, Pemda masih diperbolehkan mengangkat honorer tapi hanya sepanjang masa jabatan kepala daerah.

“Ini solusi, kira-kira begitu. Kalau enggak ada solusi marah semua bupati,” tegasnya dalam Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI, dikutip (13/9/2022).

Dia melihat solusi ini lebih baik dibandingkan harus membuat aturan ketat, tetapi banyak Pemda yang melanggar. Pasalnya, berdasarkan pengalamannya sebagai Bupati, Pemda masih melakukan upaya-upaya ‘nakal’ menambah jumlah honorernya, meskipun sudah seringkali dilarang.

“Akhirnya kucing-kucingan, faktanya sudah ditutup, kurang lebih 1,5 juta orang, kalau diafrimasi lagi jadi 2.5 juta,” kata Azwar.

Baca Juga :  Ribuan Kades Demo ke Jakarta Tuntut Masa Jabatan 9 Tahun, Ini Perwakilan Batubara

Turut hadir dalam rapat Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Barat Hanastri. Kemudian, dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), hadir Ketua Dewan Pengurus APEKSI Bima Arya Sugiarto (Wali Kota Bogor), Wakil Ketua APEKSI Marten Taha (Wali Kota Gorontalo) dan beserta jajaran APEKSI.

Sementara dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), hadir Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan (Bupati Dharmasraya), Sekretaris Jenderal Apkasi Adnan Purichta Ichsan (Bupati Gowa), dan Bendahara Umum Apkasi Ratu Tatu Chasanah (Bupati Serang. ***CNBC/CNN

Berita Terkait

Polres Batubara Klarifikasi: Tidak Menolak Laporan, Orang Tua Korban Sudah Dikoordinasikan ke BP2MI
Pemkab Batubara Koordinasi Intensif Lacak Keberadaan Warga Diduga Jadi Korban Perdagangan Manusia di Kamboja
Warga Batubara Diduga Jadi Korban Perdagangan Manusia di Kamboja, Laporan Ditolak, Orang Tua Nangis
Perkuat Sinergi Penanggulangan Bencana, Bupati Batubara Kunker ke BNPB
Pengamat dan DPR Wanti-wanti Risiko Kredit Macet di Balik Ambisi 80.000 KopDes Merah Putih
Prabowo Subianto Tegas: “Jika Gagal, Jangan Calonkan Saya Lagi di Pilpres 2029”
Aneh, Selebritis Sandra Dewi dan Harvey Moeis Terdaftar dalam PBI BPJS Muskin
Pemprov Sumut Raih Penghargaan Bergengsi dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 13 Oktober 2025 - 20:09 WIB

Polres Batubara Klarifikasi: Tidak Menolak Laporan, Orang Tua Korban Sudah Dikoordinasikan ke BP2MI

Senin, 13 Oktober 2025 - 15:45 WIB

Pemkab Batubara Koordinasi Intensif Lacak Keberadaan Warga Diduga Jadi Korban Perdagangan Manusia di Kamboja

Senin, 13 Oktober 2025 - 11:17 WIB

Warga Batubara Diduga Jadi Korban Perdagangan Manusia di Kamboja, Laporan Ditolak, Orang Tua Nangis

Rabu, 16 Juli 2025 - 11:41 WIB

Perkuat Sinergi Penanggulangan Bencana, Bupati Batubara Kunker ke BNPB

Senin, 2 Juni 2025 - 00:38 WIB

Pengamat dan DPR Wanti-wanti Risiko Kredit Macet di Balik Ambisi 80.000 KopDes Merah Putih

Berita Terbaru