Zulnas.com, Batubara –Wakil ketua DPRD Batubara Ismar Khomri mengaku responsif dalam menangani ihwal laporan Aliansi Mahasiswa Pemuda Batubara (Ampera) terkait pengelolaan anggaran pada Dinas Pendidikan setempat selama tahun anggara 2019.
Laporan pengaduan Ampera yang sudah diajukan kedua lembaga yakni Aparat Penegak Hukum (Kejari Batubara) dan DPRD setempat akan menjadi catatan penting untuk evaluasi bagi Golkar dalam menyikapi tuntutan baik dari sisi politis maupun dari aspek hukum.
Dari hasil konfirmasi adek- adek mahasiswa kedinas pendidikan, bahwa program bantuan beasiswa bagi anak Batubara itu dihapus dan dialihkan untuk penanganan covid-19, sedangkan beasiswa tahun anggaran 2019 diduga tidak transparan dalam pengelolaannya, informasi lain, termasuk soal dugaan tentang pungutan pada kegiatan uji kompetensi guru (UKG).
“Informasi inikan masih didengar dari pihak mahasiswa, sedangkan pihak dinas pendidikan sendiri belum memberikan keterangan terkait tuntutan mereka, jadi kita tunggu saja perkembangan prosesnya,” Ujar Ketua Wakil Ketua DPRD Batubara dari Partai Golkar Ismar Khomri diruang kerjanya, senin (5/10/2020).
Lebih lanjut, politisi partai Golkar Batubara itu menjelaskan pihak DPRD Batubara sudah membuat jadwal agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang para pihak untuk dibahas bersama, hanya saja, pada panggilan pertama RDP kadis pendidikan setempat masih belum dapat hadir atau mangkir dari jadwal yang sudah diagendakan.
Secara Politik, Golkar tetap respon dalam tuntutan Ampera, hanya saja, Fraksi partai Golkar masih menunggu apakah pengaduan yang sudah dilaporkan di kejaksaan sudah berjalan, sedangkan DPRD hanya sebatas rekomendasi.
“Kalau nanti runahnya hukum, kita bisa memberikan rekomendasi untuk penegakan supermasi hukum, jika nanti ranahnya politik, Golkar bisa saja memberikan rekomendasi kepimpinan Dewan untuk direkomendasi ke Bupati,” Tegas Ketua wakil Ketua DPRD Batubara Ismar Khomri.
Dalam teori aspek penegakan hukum tentang penanganan beberapa kasus, pengalaman pihak Dewan tidak menangani kasus yang sama secara bersamaan, jika misalnya pihak Ampera sudah mengadukan hal ini di Kejaksaan negeri, toh kami juga nanti melaksanakan itu, ini semacam ada tumpang tindih dalam penyelesaiannya.
Ismar mencontohkan, jika misalnya satu kasus sudah ditangani satu lembaga KPK, maka pihak penegak hukum yang lain tentu tidak bisa menindaklanjuti, karena bisa saja nanti hasil penyelesaian dalam penanganan kasusnya berbeda.
Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batubara Ilyas Sitorus mengaku telah mengakomodir tuntutan mahasiswa tentang program bantuan beasiswa bagi Putra daerah yang sedang menyelesaikan kuliahnya di perguruan tinggi di luar kota.
Mantan pejabat Biro protokoler Propinsi Sumatra Utara itu justru sudah memperjuangkan tambahan anggaran nominal bantuan untuk beasiswa mahasiswa Batubara itu untuk menyelesaikan perkuliahan mereka.
“Kita sangat mendukung program bantuan untuk beasiswa adek- adek mahasiswa, bahkan kemarin kita sudah usulan dari yang semula 2 juta menjadi 5 juta untuk meringankan beban orang tua mereka untuk membayar uang kuliahnya,” Ujar Kadisdik Batubara Ilyas Sitorus menanggapi tuntutan mahasiswa, di Desa Kuala Indah senin (5/10/2020) Sore.
Soal tuntutan lain mahasiswa, dalam beberapa kesempatan Ilyas mengaku sudah menjawab ihwal tuntutan mereka melalui sejumlah media. Ilyas juga mengaku respon apalagi ini soal bantuan dalam dunia pendidikan yang dipimpinnya.
“Aku itukan mikirnya enggak penting kuantitas (jumlah), tapi aku pentingnya itu kualitas, kalau misalnya bantuan itu diberikan sejumlah 5 juta, tentu adek- adek mahasiswa ini bisa terbantu dalam menyelesaikan tesisnya, membantu uang kuliahnya, termasuk beli buku mereka,” Ujarnya.
“Uang anggaran 2 juta itukan tentu tidak memadai untuk membantu uang kuliah mereka, begitu sampai dimedan sana sini sudah habis 1 juta, makanya itu juga menjadi pertimbangan bagi kita supaya lebih maksimal,” Ujarnya sembari menjelaskan tahun lalu bantuan untuk mahasiswa sudah kita usulkan 5 juta sedangkan bantuan untuk beasiswa mahasiswa S2 7,5 juta sampai ke 10 juta tetapi dengan catatan akreditasi universitasnya minimal B.
Tak hanya itu, Kadisdik Batubara Ilyas Sitorus juga menjelaskan untuk tahun anggaran 2021, Dinas Pendidikan Batubara akan pokus untuk memenuhi program visi misi Bupati Batubara.
Misalnya, Dinas Pendidikan, Pak Bupati berjanji akan meningkatkan program pada guru- guru tentang peningkatan kesejahteraan mereka pada lauk pauknya, itu nanti akan kita realisasi pada tahun anggaran 2021.
Kemudian, anak sekolah kelas satu itu akan diberikan bantuan baju, itu sudah kita tampung di Anggaran APBD kita, lalu bantuan sepeda motor kepada Kordinator Pengawasan (Korwas) di 12 kecamatan, itu akan kita realisasikan.
“Semuanya itukan visi misi pak Bupati, jadi itu utang kampanyenya pak Bupati yang harus kita ditunaikan,” Tegas Ilyas Sitorus.
Secara tehnis, Ilyas Sitorus bahkan menjelaskan realisasikan tuntutan kampanye Bupati tahun ini akan dianggarkan dalam anggaran APBD Batubara, tidak dengan menggunakan dana CSR perusahaan, tapi murni dari APBD Batubara.
“Inikan janji kampanyenya, jadi tak elok menggunakan dana CSR, tahun lalu kan Inalum, tapi tahun ini kami tidak lagi menerima bantuan dari Inalum, tapi APBD Batubara, makanya sekarang inalum pun pusing karena sudah tidak kami terima lagi bantuan dalam bentuk pakaian yang diberikan mereka,” Pungkasnya. ***
