Zulnas.com, Batubara –Ketua Dewan Pimpinan Cabang Garda Bela Negara Nasional (GBNN) Kabupaten Batubara meminta agar polemik realisasi jasa parkir yang dikelola dari masing- masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih mengedepankan prinsip transparansi dalam pengelolaannya.
Karena, dengan saling menyalahkan dua instansi terhadap lemahnya realisasi pungutan retribusi jasa parkir yang dikelola dari Dinas Perhubungan Batubara menambah bingung Publik.
Masa pula Kadishub Batubara menyebutkan realisasi retribusi jasa Parkir Tepi Jalan Umum tahun anggaran 2018 nihil, sementara data yang dilansir BPPRD Batubara setahun lalu menyebutkan ada sebesar 59.800.000 juta selama tahun anggaran 2018.
“Ini mana yang harus didengar, Kadishub Batubara atau Kaban BPPRD Batubara,” Ujar Ketua DPC GBNN Batubara Dedek Fitrah Harahap di Kecamatan Air Putih, kamis (6/2/2020).
Baca Juga :Â Soal Target Retribusi Parkir, Kadishub Sebut Itu Angan- Angan BPPRD
Lebih lanjut, Dedek menjelaskan realisasi pajak dan retribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batubara diharapkan dapat terus meningkat. Peningkatan itu tentu dapat membantu sektor biaya anggaran pembangunan di Batubara.
* Perlu Cek Karcis Porporasi Tahun
Ketua DPC GBNN Batubara Dedek Fitra Harahap menyoroti mekanisme pemungut retribusi pajak parkir selama ini diduga tidak menggunakan karcis porporasi tahun dari petugas parkir.
Dedek menduga semalam ini pungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh petugas parkir itu diduga pungli.
“Artinya petugas pungut parkir yang selama ini bekerja diduga Pungli dan dipertanyakan kemana uang itu disetor,” Tegas Dedek sembari mengaku akan menginvestigasi petugas parkir pada titik parkir yang ada diwilayah Kabupaten Batubara.
Dedek mempertanyakan, kasus pungutan retribusi parkir yang dibayar petugas selama tahun anggaran 2018 dan 2019 di Kecamatan Tanjung tiram itu kemana aliran dananya,
Sebab, dari pengakuan salah seorang petugas parkir yang di tanjung tiram setiap bulan terus membayar 1,6 juta kepada kordinator, kemana dananya?
“Ini perlu menjadi perhatian bersama, sebab ada uang yang beredar selama ini tidak disetor ke rekening khas daerah,” Tegasnya. ****
 Kabupaten Batubara meminta agar polemik realisasi jasa parkir....){kind=link}