Zulnas.com, Medan – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) resmi menahan delapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan jalan di Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2023 dengan nilai mencapai Rp43,7 miliar.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejatisu, dalam keterangan resminya menyebutkan, kedelapan tersangka terdiri dari pihak swasta dan aparatur sipil negara.
Mereka adalah MRA (Wakil Direktur CV Citra Perdana Nusantara), RZ (Wakil Direktur CV Agung Sriwijaya), AW (Wakil Direktur CV Bintang Jaya), RSL (Wakil Direktur CV Bersama), UP (Wakil Direktur CV Guana Perkasa), AF (Wakil Direktur CV Egnar Gemilang), SSL (Wakil Direktur III CV Naila Santika), serta TMR yang merupakan PNS Dinas PUTR Batubara sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut.
Modus: Kurangi Volume dan Mutu Pekerjaan
Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka diduga melakukan praktik korupsi dengan cara mengurangi volume pekerjaan, baik dari sisi mutu maupun kualitas jalan. Akibatnya, hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak. Meski demikian, pembayaran proyek tetap dicairkan 100 persen oleh Dinas PUTR Batubara.
“Perbuatan para tersangka ini jelas merugikan keuangan negara, karena proyek yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat justru diduga dikerjakan tidak sesuai dengan ketentuan,” ungkap pihak Kejatisu.
Dijerat UU Tipikor
Atas perbuatannya, kedelapan tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Ditahan di Rutan Tanjung Gusta
Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, Kejatisu menahan seluruh tersangka di Rutan Tanjung Gusta Medan selama 20 hari ke depan. Penyidik juga masih mendalami kemungkinan adanya tersangka baru, termasuk pihak-pihak lain yang terlibat dalam aliran dana proyek.
Kasus ini menjadi sorotan publik, mengingat proyek jalan senilai puluhan miliar rupiah tersebut sejatinya diharapkan meningkatkan konektivitas dan pelayanan infrastruktur di Kabupaten Batubara. Namun, dugaan praktik korupsi justru membuat masyarakat dirugikan. (Km).
