Zulnas.com, SERGAI — Sejumlah oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara, diduga menunjukkan perilaku menyimpang dan berlagak seperti preman.
Mereka disinyalir memanfaatkan jabatan untuk memeras guru-guru, khususnya yang menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2023.
Pengakuan ini disampaikan oleh salah satu guru PPPK yang bertugas di wilayah Sergai, yang meminta identitasnya dirahasiakan karena alasan keamanan.
Menurutnya, oknum ASN tersebut meminta uang antara Rp10 juta hingga Rp15 juta sebagai “biaya pengambilan SK PPPK”. Uang tersebut dikumpulkan melalui kepala sekolah, kemudian disetorkan ke Koordinator Wilayah (Korwil), dan diduga berakhir ke tangan pejabat tinggi di Dinas Pendidikan Sergai.
“Kami dipaksa membayar uang itu. Jika tidak, diancam SK tidak diperpanjang atau digantikan. Padahal, di daerah lain kami dengar tidak ada pungutan seperti ini,” ujarnya, Sabtu (28/6/2025).
Lebih miris lagi, setelah para guru menerima SK dan mulai bekerja per 1 Juni 2023 hingga 31 Mei 2025, mereka hanya menerima satu bulan gaji. Gaji bulan Juni dan Juli 2023 tak kunjung dicairkan. Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa dua bulan gaji tersebut diduga ikut diselewengkan sebagai bagian dari “setoran” tambahan ke pejabat tertentu.
“Awalnya kami berharap gaji tiga bulan akan cair sekaligus, tapi ternyata hanya satu bulan. Gaji dua bulan lagi katanya ikut jadi setoran ke atasan. Kami takut bicara karena jika ribut, bisa-bisa SK kami tidak diperpanjang,” ungkap guru tersebut dengan nada kecewa.
Lebih mencemaskan, menurut guru tersebut, oknum-oknum ASN itu terang-terangan mengaku tidak takut dengan aparat penegak hukum (APH). Bahkan, mereka menyombongkan diri bahwa pimpinan mereka dekat dengan semua APH di Sergai maupun Sumut.
“Silakan lapor ke Presiden, kami tidak takut,” begitu kira-kira pengakuan sikap arogan yang beredar luas di kalangan sekolah-sekolah, membuat para guru semakin takut bersuara.
Permintaan agar gaji dua bulan segera dicairkan juga tak kunjung mendapat tanggapan dari pihak berwenang. Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pada Kamis (26/6/2025), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Sergai, Raden Cici Sistiansyah, tidak merespon. Hingga pukul 22.19 WIB, pesan hanya centang satu.
Hal yang sama juga terjadi saat Sekretaris Dinas Pendidikan Sergai, Agus Salim Belutu, dihubungi pada Kamis (20/6/2025). Pesan hanya centang satu dan diduga telah memblokir nomor yang menghubungi. Sementara itu, Kadis Kominfo Sergai, Ingan Malem Tarigan, hanya menjawab singkat, “Nanti akan ditanyakan,” saat ditanya soal belum cairnya gaji guru PPPK selama dua bulan.
Para guru PPPK kini berharap adanya keberanian dari aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), untuk mengusut dan menindak tegas para “tikus berdasi” yang berperilaku preman dan mencederai dunia pendidikan di Kabupaten Sergai.
“Kami rakyat kecil ini hanya bisa berharap keadilan. Jangan biarkan para pelaku ini terus bebas dan tertawa di atas penderitaan kami. Tolong usut, tangkap, dan adili mereka,” tegas sang guru. (Zo).
