Zulnas.com, Batubara — Rumah Informasi dan Edukasi (RIE) Kabupaten Batubara menggelar kegiatan dialog interaktif dengan thema “Mempertegas Kedaulatan Rakyat Pemilu Berkualitas, Pemilu Berintegritas”, Jumat (7/10/2022).
Dialog interaktif yang digagas Ketua RIE Ayunda Wan Azimah dilangsungkan di posko RIE Batubara di Komplek perumahan Lima Puluh Permai Kelurahan Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh.
Tampil sebagai pemateri Ketua KPU Sumatera Utara Herdensi, Staff Ahli Bupati Batubara Khairul Muslim dan perwakilan Parpol H. Darwis yang merupakan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Batubara.
Dialog interaktif tersebut dipandu Moderator Ketua Pemerhati Jurnalis Siber (PJS) Kabupaten Batu Bara yang juga mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Batu Bara Ebson A. Pasaribu.
Ketua KPU Sumut Herdensi yang tampil sebagai pemateri pertama mengulas kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi di negara Demokrasi.
“Pemilu menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin. Rakyatlah yang menentukan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi”, ungkap Herdensi.
Karena itu, Ketua KPU Sumut untuk meminta agar rakyat menjadi pemilih yang cerdas dalam menentukan pilihannya.
“Untuk memastikan kedaulatan tetap berada pada rakyat, digelarlah Pemilu untuk memilih Presiden, Legislatif dan DPD pada 14 Februari 2024. Pada tahun yang sama juga digelar Pemilukada serentak di seluruh Indonesia pada November 2024”, jelasnya lagi.
Diingatkan Herdensi, rakyat sebagai pemilih harus dapat memastikan ikut serta memilih calon pemimpinnya. Sedangkan bila ingin mengetahui apakah sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih maka masyarakat diminta membuka Aplikasi Lindungi Hakmu.
“Aplikasi ini untuk mengetahui apa sudah terdaftar atau belum dalam DPT. Aplikasi ini juga untuk mendaftar bila belum terdaftar dalam DPT dengan mengisi formulir”, terangnya.
Menurut Herdensi, saat ini tahap Pemilu 2024 sedang dalam tahap pemutahiran data pemilih. Untuk itu Herdensi meminta partisipasi warga untuk ikut dalam pemutahiran data pemilih.
“Bila ada data yang tidak sesuai atau nama dalam DPT tidak memenuhi syarat sebagai pemilih karena meninggal, pindah domisili atau telah menjadi anggota TNI/Polri atau belum mencapai usia minimal, diminta secepatnya dilaporkan ke KPU agar dapat dilakukan perbaikan”, harapnya.
Menjawab pertanyaan Ramadhan Zuhri dan Sholeh Pelka terkait jumlah pemilih dan Daerah Pemilihan (Dapil) dengan lugas Herdensi mejelaskan Dapil untuk Kabupaten/Kota belum disusun. Tahapannya pada Oktober ini setelah masuk Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dari Kemendagri yang mungkin dimulai 14 Oktober ini.
Sedangkan Dapil caleg DPRRI dan DPRD Provinsi dipastikan Herdensi tidak ada perubahan karena Dapil tersebut telah masuk dalam Undang Undang dan diumumkan dalam Lembaran Negara.
Namun di Kabupaten/kota disebutkan Herdensi masih mungkin ada perubahan Dapil namun dengan prasyarat sesuai Undang Undang.
“Perobahan Dapil dimungkinkan bila terjadi penambahan atau pengurangan penduduk atau ada daerah otonomi baru”, bebernya.
Khusus untuk Kabupaten Batubara dikatakan Herdensi masih ada kemungkinan perobahan sehubungan penambahan kecamatan dari 7 menjadi 12 kecamatan.
Namun diingatkan Herdensi, penetapan Dapil adalah berdasarkan Surat Keputusan KPU RI sedangkan KPU Kabupaten/ kota hanya mendisain dan mengusulkan perobahan Dapil.
Terkait Pemilu yang berkualitas menurut Herdensi harus dilihat dari prosesnya bukan hanya hasilnya.
Sementara itu, Khairul Muslim sebagai pemateri kedua membahas proses partisipasi melalui perencanaan pelaksanaan dan pengawasan.
Khairul berharap penyelenggara Pemilu harus lebih dahulu berintegritas barulah Pemilu dapat berkualitas. Demikian pula Pemilu berintegritas juga tergantung penyelenggara Pemilu yang harus berintegritas.
“Bagaimana suara rakyat tidak dimakan/ beralih demi kepentingan tertentu”, ujar Khairul Muslim yang juga Ketua PB Gemkara Batubara.
Mewakili Partai Politik, tampil H Darwis selaku Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Batubara yang mengulas makna berkualitas. Menurutnya berkualitas itu dimulai dari peraturannya, pelaksana dan pada pelaksanaannya tidak terjadi kericuhan. Juga berkualitas pada hasil Pemilu dibuktikan dengan semua pihak bisa menerima.
Diingatkan Darwis, rakyat tidak puas hanya menghasilkan pemimpin yang amanah karena hanya sebagai pemegang kekuasaan bukan pemegang kebijakan.
“Jadi yang diharapkan rakyat seorang pemimpin itu harus juga pemegang kebijakan yang jujur, amanah, menyampaikan dan cerdas”, ujar Darwis. ***Epson.
