Fraksi PBB DPRD Batubara Soroti Sumber PAD yang Menurun

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 29 Juli 2022 - 11:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Zulnas.com, Batubara — Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batubara, menyoroti adanya beberapa sumber pendapatan daerah yang diasumsikan menurun seperti ; sewa alat berat, retribusi tempat rekreasi/objek wisata, retribusi penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dan pelayanan pasar kios.

Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi PBB, Edi Syahputra saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap rancangan KUPA-PPAS P-APBD Tahun 2022 Kabupaten Batubara, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Batubara, Sumatra Utara, Kamis (28/7/2022).

Dalam kesempatan itu, Fraksi PBB bertanya kepada TAPD Kabupaten Batubara, mengapa terjadi penurunan retribusi pada sewa alat berat. Bukankah Pemerintah Kabupaten Batubara telah mengganggarkan pengadaan alat berat pada beberapa tahun terakhir.

Selain itu, terjadi penurunan asumsi pada retribusi tempat rekreasi/objek wisata. Pemerintah Kabupaten Batubara telah mengeluarkan anggaran yang besar untuk perbaikan Batu Bara Mangrove Park yang terletak di Pantai Sejarah, Desa Perupuk, Kecamatan Lima Puluh Pesisir. Apakah penurunan asumsi pendapatan tersebut disebabkan karena ketidakmampuan pengelola kegiatan atau telah terjadi kebocoran dalam pengelolaan anggaran.

Baca Juga :  Ditengah Pandemi, Begini Jurus Rijali Tingkatkan PAD Batubara

Edi berpendapat, Jika faktor penyebabnya adalah ketidakmampuan pengelola kegiatan, maka Fraksi PBB menyarankan kepada Bupati Batubara untuk mengganti pengelola kegiatan kepada orang yang lebih mampu dan berintegritas tinggi.

Tak hanya itu, Fraksi PBB juga melihat adanya penurunan asumsi pada pendapatan daerah yang bersumber dari bagi hasil pajak kenderaan bermotor tahun 2022 sebesar Rp 5.504.799.810. Penurunan pendapatan tersebut sangat besar, yaitu mencapai 46% dari asumsi pada APBD tahun anggaran 2022.

“Fraksi PBB mengingatkan kepada kita semua, khususnya Pemerintah Kabupaten Batubara, agar benar-benar memprioritaskan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Batubara,” katanya.

Baca Juga :  Pegawai PDAM Tirta Tanjung Ramai-ramai Buat Mosi Tak Percaya Kepada Hafizullah

Sementara, Sekretaris Daerah Kabupaten Batubara, Sakti Alam Siregar saat menyampaikan jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi PBB menyampaikan, penurunan asumsi pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah, disebabkan karena kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil dimasa pandemi covid-19, mengakibatkan realisasi penerimaan pada semester pertama yang menjadi dasar perhitungan pada P-APBD disektor retribusi daerah menjadi menurun. Baik itu dari retribusi sewa alat berat maupun retribusi tempat rekreasi.

Sedangkan, penurunan asumsi pendapatan daerah dari sektor bagi hasil pajak kendaraan bermotor tahun 2022, disebabkan karena target penerimaan pajak kendaraan bermotor pemerintah provinsi berkurang, sehingga bagi hasil pendapatan ke daerah menjadi menurun. ***Dian

Berita Terkait

Pengamat dan DPR Wanti-wanti Risiko Kredit Macet di Balik Ambisi 80.000 KopDes Merah Putih
Fraksi KPN DPRD Batubara Minta Pembahasan Perubahan RIPPARDA Ditunda, Ini Alasannya
“Ketika Legislasi Ditunda: Manuver Politik di Balik Perda Wisata Batubara”
Industri Kelapa Krisis Bahan Baku, Menperin Soroti Ekspor Kelapa Bulat
Perpekindo Tolak Moratorium Ekspor Kelapa: “Petani Jangan Jadi Korban Ego Sektoral”
PAN Batubara Konsolidasikan Kekuatan Politik Lewat Halal Bi Halal, Siap Hadapi Tantangan Pasca Pilkada
Golkar Batubara Perkuat Loyalitas Kader, Ismar Khomri Tegas Tolak “Politisi Instan”
Fraksi KPN Soroti PAD dan Dukung Ranperda Insentif Investasi dan Pansus di Batubara
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 2 Juni 2025 - 00:38 WIB

Pengamat dan DPR Wanti-wanti Risiko Kredit Macet di Balik Ambisi 80.000 KopDes Merah Putih

Kamis, 8 Mei 2025 - 14:39 WIB

Fraksi KPN DPRD Batubara Minta Pembahasan Perubahan RIPPARDA Ditunda, Ini Alasannya

Rabu, 7 Mei 2025 - 20:11 WIB

“Ketika Legislasi Ditunda: Manuver Politik di Balik Perda Wisata Batubara”

Kamis, 1 Mei 2025 - 17:05 WIB

Industri Kelapa Krisis Bahan Baku, Menperin Soroti Ekspor Kelapa Bulat

Kamis, 1 Mei 2025 - 12:07 WIB

Perpekindo Tolak Moratorium Ekspor Kelapa: “Petani Jangan Jadi Korban Ego Sektoral”

Berita Terbaru