Zulnas.com, Batubara — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batubara mulai menunjukkan taring terhadap kebijakan dalam pembahasan anggaran didaerah setempat. Tak tanggung-tanggung, Dewan mulai ‘garang’ dengan menunjukkan ‘tajinya’ terkait perencanaan penganggaran didaerah yang banyak itu.
Fraksi Golkar, PPP, PAN, misalnya, mulai terlihat pulgar dan berbasis konstruktif dengan menyampaikan nilai-nilai kritis terhadap kebijakan anggaran Pemkab Batubara menitikberatkan dengan mendorong pemerintah pada aspek kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakat secara universal.
Lantas apa saja nilai-nilai kritis yang disampaikan dari masing-masing Fraksi di Gendung Dewan diujung masa Jabatan Bupati Zahir-Oky. Berikut ini statement mereka ;
Fraksi Golkar
Beberapa Fraksi di DPRD Kabupaten Batubara memberikan sejumlah kritikan, apresiasi dan dukungan saat menyampaikan tanggapan dalam pembahasan terhadap Rancangan KUA-PPAS P-APBD tahun 2023 pada rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, Selasa (1/8) lalu.
Misalnya, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Rizky Aryetta, S.ST, SMi, menegaskan penganggaran TPP ASN harus melalui proses dan tahapan dimulai dari pengajuan, perhitungan, validasi, pertimbangan Menkeu sampai persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan harus dilaporkan melalui aplikasi.
Kendati demikian, Politisi pohon beringin itu secara pribadi menyatakan optimis dalam memperjuangkan kerena merupakan hak mereka.
“TPP ini hak yang diberikan sesuai beban kerja, juga merupakan bentuk penghargaan Pemkab kepada para ASN yang bekerja membantu Kepala Daerah,” kata Rizky yang salah satu dewan kritis saat rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Batubara, Syafrizal, turut dihadiri Bupati Batubara, H.Zahir, diwakili Asisten III, Renold Asmara, unsur Forkopimda beserta anggota dewan, OPD dan undangan.
Selain itu, menekankan untuk berkomitmen penganggaran harus sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan berlaku.
Sebab ASN merupakan aset pemerintah dan bagian dari masyarakat Batubara yang wajib diperjuangkan kesejahteraan mereka.
Biaya tidak terduga mengalami kenaikan sebesar Rp 2, 3 M turut menjadi perhatian karena pengeluaran anggaran tidak disertai lampiran rincian dan meminta melengkapi sebelum proses pembahasan dimulai.
Hal ini sejalan Permendagri tahun 2020, belanja daerah wajib dituangkan nenurut jenis rincian objek sub rincian, nama belanja dan mekanisme pedoman kepada peraturan pemerintah dan tahapan peraturan menteri, selanjutnya dituangkan dalam Perbup.
Memahami kondisi keuangan daerah, tercatat mengalami defisit anggaran sebesar Rp 77, 6 M, normalnya dapat ditutupi dari penerimaan Silpa tahun 2022 Rp 68,2 M, namun tidak mencukupi. Di tambah pembayaran cicilan pokok hutang.
Fraksi PPP
Fraksi PPP yang disampaikan Ahmad Badri, soal defisit anggaran dapat trealisasi secara maksimal sampai akhir 2023.
Dia mengutarakan bahwa masyarakat Batubara berkeinginan pemanfaatan sumber daya yang dimilikki dengan didukung sarana prasarana memadai di bidang pendidikan dan kesehatan.
selain itu, kata Politikus yang tiga periode itu, infrastruktur dan pelayanan publik demi mewujudkan visi misi Pemkab Batubara dibawah kepemimpinan Bupati Ir.H.Zahir, M.AP menjadikan masyarakat Batubara industri, mandiri dan religius tidak hanya sebatas slogan yang terkesan fatamorgana.
Dia juga menekankan kepada Dinas PUPR dapat lebih mengedepankan prinsip kualitas dalam sebuah pekerjaan proyek begitu juga dinas Dinas Perkim soal bedah rumah dan lain sebagainya.
Sedangkan untuk Dinas Sosial terhadap masyarakat miskin tidak hanya menyertai foto rumah mereka tanpa melihat status kepemilikan rumah dan tanah.
Selanjutnya Disporabudpar yang dipimpin Kepala Dinas Syafri Musa itu diharapkan dapat lebih fokus terhadap pengembangan sektor wisata dalam penambahan PAD ke kas daerah.
“Jadi tidak hanya bicara soal anggaran olah raga yang notabene menghabis-habiskan anggaran saja, tetapi bagaimana cara menambah cuan sebagai pendapatan daerah,” Kata dia.
Fraksi PAN dan PDI P
Fraksi PAN dan PDI P disampaikan Chairul Bariah dan Amirtan bahwa anggaran APBD yang dijalankan melalui program pembangunan dan berharap memberikan kemajuan kesejahteraan masyarakat.
Dua fraksi itu di Gedung dewan, lebih cendrung menyampaikan apresiasi terhadap Pemkab Batubara dengan target PAD mengalami peningkatan Rp 169, M yang dimana sebelum perubahan masih diangka Rp 114, M, saja.
PDIP menyambut baik dan mendukung rancangan KUA-PPAS sebab merupakan kerangka penganggaran dan bagian upaya menjalankan visi – misi pembangunan Pemkab Batubara.
Menyetujui segera dilakukan pembahasan sehingga ekonomi masyarakat dapat kembali tumbuh dan berkembang. Kata dia.
Hal sama juga diutarakan oleh Fraksi Gerindra, Demokrat, Nasdem, PKS dan NBK pembahasan dapat dilakukan dan dilaksanakan tepat sasaran dengan harapan mendapat hasil yang lebih baik.
ANGGOTA DPRD Kabupaten Batubara sedang mengikuti rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan KUA-PPAS P-APBD tahun 2023.