ASAHAN-ZULNAS.COM-Pemerintah Kabupaten (Pemkab ) Asahan kembali mengukir prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Raihan ini sekaligus menjadi WTP ke-8 secara berturut-turut yang diterima oleh Pemkab Asahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut dilaksanakan pada Jumat (23/5/2025) yang di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol No. 22 Medan, dalam rangkaian agenda penyerahan LHP untuk seluruh pemerintah daerah se-Sumatera Utara.
Opini WTP merupakan bentuk penghargaan tertinggi dari BPK RI terhadap laporan keuangan yang dinilai telah disusun secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, didukung sistem pengendalian intern yang memadai, dan bebas dari salah saji material.
Bupati Asahan Taufik dalam keterangannya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah bekerja keras menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan baik.
“Alhamdulillah, peraihan WTP ke-8 ini adalah buah dari kerja keras dan komitmen seluruh jajaran Pemkab Asahan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel. Ini bukan akhir, tetapi menjadi motivasi untuk terus berbenah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Taufik menegaskan bahwa capaian ini juga merupakan bagian dari target awal pemerintahan baru.
“Sekaligus juga, hasil LHP Kabupaten Asahan ini menandai upaya kita dalam capaian 100 hari kerja kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Asahan periode 2025–2030, yang sejak awal kami arahkan untuk memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab,” ungkap Taufik.
Wakil Bupati Asahan Rianto turut menyampaikan apresiasi atas capaian ini.
“Prestasi ini adalah hasil sinergi dan kedisiplinan seluruh OPD dalam menyusun laporan keuangan yang transparan dan sesuai aturan. Kami berharap budaya kerja yang baik ini terus dipertahankan dan ditingkatkan demi pelayanan publik yang berkualitas,” ujarnyam
Sementara itu, Ketua DPRD Asahan, H. Efi Irwansyah Pane menyatakan komitmen legislatif untuk terus mengawal pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
“DPRD Asahan akan terus mendukung Pemerintah Kabupaten Asahan, dan tentu akan memberikan pengawasan atas apa yang menjadi catatan serta rekomendasi oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, sehingga tata kelola keuangan daerah dapat semakin optimal, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Dengan raihan WTP ke-8 ini, Pemkab Asahan membuktikan konsistensinya dalam menjaga standar tertinggi tata kelola keuangan publik.
Prestasi ini sekaligus mendukung upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Asahan, yaitu “Masyarakat Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju dan Berkelanjutan”.***ZR.
