ASAHAN-ZULNAS.COM– Forum Diskusi dan Sinergi Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Statistik dilaksanakan di Aula Hotel Marina, Kisaran, Jumat (19/9/2025).
Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk menggali masukan dari daerah dalam rangka penyempurnaan RUU Statistik yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025.
Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin menegaskan pentingnya data yang akurat sebagai landasan pembangunan daerah. “Data berkualitas merupakan fondasi dalam merumuskan kebijakan publik yang tepat sasaran. Karena itu forum ini sangat penting, khususnya bagi Kabupaten Asahan, agar perencanaan pembangunan memiliki dasar yang kuat. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada BPS RI dan Baleg DPR RI yang telah menetapkan Kabupaten Asahan sebagai lokasi pelaksanaan forum ini,” ujarnya.
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T, menyampaikan bahwa aspirasi dari daerah akan memperkaya substansi RUU Statistik.
“Data statistik memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan dan evaluasi program pemerintah. Dengan adanya masukan dari daerah, RUU ini diharapkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan ke depan,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI, Dr. Sonny Harry Budiman Harmadi, menegaskan komitmen BPS untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor.
“BPS siap berkolaborasi untuk menghasilkan data statistik yang inklusif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Statistik yang berkualitas adalah kunci untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” ungkapnya.
Turut hadir dalam forum ini antara lain Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara, Wakil Bupati Asahan, Forkopimda Asahan, Kepala BPS Kabupaten Asahan, Kepala OPD di lingkungan Pemkab Asahan, unsur akademisi, tokoh masyarakat, tokoh politik, serta petugas Mantri Statistik di Kabupaten Asahan.
Kehadiran berbagai elemen ini diharapkan memperkaya substansi diskusi dan memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola statistik yang lebih baik di tingkat daerah maupun nasional.***ZR.
